MANOKWARI, sorongraya.co –Sejumlah pemilik lapak di area Pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari, hingga kini masih bertahan dan menolak mengosongkan tempat usaha mereka. Mereka menuntut kejelasan pembayaran ganti untung dari pemerintah daerah terkait rencana revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern.
Koordinator pemilik lapak, H. Samsuddin, menjelaskan bahwa bangunan yang berdiri di belakang Pos Wariori telah ada sejak beberapa tahun silam, menyusul pelepasan adat yang dilakukan kepada dua pemilik hak ulayat.
“Pembayaran pertama dilakukan kepada Jaconius T.D.B. Sorbu pada 2006, dan yang kedua kepada J.P. Rumfabe pada 2011. Semua disertai berita acara pelepasan adat. Tapi sampai sekarang, sertifikat lahannya belum dipegang pemilik bangunan,” ujar Samsuddin kepada awak media. Senin, 28 Juli 2025.
Ia menambahkan, saat itu pembangunan lapak mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga adat.
“Waktu itu Bupati Manokwari masih Pak Dominggus Mandacan, dan Ketua LMA Pak Barbabas. Mereka tidak mempersoalkan, bahkan mendukung,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu pemilik bangunan, H. Bahtiar, menyatakan bahwa pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi terkait rencana peningkatan pasar. Beberapa pemilik lapak bahkan telah menerima pembayaran ganti untung dari Pemkab Manokwari, setelah bangunan mereka dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Namun, sekitar 20 bangunan yang berada di belakang Pos Wariori termasuk lapak kelontong, cakar bongkar, dan usaha jahit belum mendapatkan kepastian soal ganti untung tersebut.
“Sebagian bangunan memang sudah dibongkar karena pemiliknya sudah dibayar. Tapi kami yang belum dibayar, masih bertahan. Kami minta pemerintah segera merealisasikan janji ganti untung, seperti yang disampaikan langsung oleh Bupati saat pertemuan dengan kami,” ungkap Bahtiar.
Ketua Pasar Sanggeng, Hamka Ismail, mengaku berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia diminta pemerintah untuk segera mengosongkan area pasar. Namun di sisi lain, para pedagang belum bisa pergi karena belum ada kepastian pembayaran.
“Beberapa dari mereka tinggal di sini. Kalau dipaksa keluar, mereka mau tinggal di mana? Kami harap ada solusi cepat dari pemerintah agar persoalan ini segera selesai,” harap Hamka.
