Menpan RB, Syarifuddin bersama Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs, Dominggus Mandacan. (Foto: Redaksi)
Metro

Akhirnya Seleksi CPNS Provinsi Papua Barat Sistem Offline

Bagikan ini:
  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.3K
    Shares

MAOKWARI, sorongraya.co- Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk Provinsi Papua Barat akhirnya menggunakan sistem offline atau manual.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Papua Barat, Pieters Kondjol pasca bertandang ke Sekertariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) bersama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren dan Kepala BKD Yustus Meidodga.

Pieter mengatakan dalam pertemuan yang dilangsungkan menghasilkan sejumlah keputusan diantaranya Menpan RB, Syarifuddin menyetujui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua Barat dilaksanakan sistem offline.

“Papua Barat juga tes offline sama seperti Provinsi Papua. Karena kita juga Daerah Otsus dan sama-sama memilki undang-undang Otsus,” ujar Kondjol mereka sambungan telepon, 16 Oktober 2018.

Dimana pelaksanaan sistim offline ini lanjutnya akan dilakukan secara khusus setelah berakhirnya tes Nasional yang sementara berlangsung. Tahapan seleksi CPNS maka dalam waktu dekat para Sekda dan Kepala BKD se Papua dan Papua Barat akan diundang Kemenpan-RB untuk menyusun skema/sistem penerimaan.

Menurut Kondjol sekitar 1283 Pegawai honorer Papua Barat juga akan diikutsertakan dalam seleksi tersebut yaitu sebanyak 771 orang yang usianya masih dibawah 35 Tahun, sementara diatas 35 tahun akan mengikuti tes tersendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Saran Gubernur Papua Barat kepada kepala BKD PB agar dalam waktu dekat segera koordinasi dan rapat terbatas dengan  Pemprov Papua terkait penyusunan formulasi khusus penerimaan CPNS sebelum rapat dengan pihak Kemenpan RI” tambahnya.

Disampaikan pula jika kedatangan rombongan Pemerintah Papua Barat yang dipimpin langsung Gubernur Dominggus Mandacan tersebut, selain khusus membahas penerimaan dan jatah CPNS di Papua Barat juga mengupayakan agar rekrutmen Praja IPDN dikembalikan ke Daerah.

“Kita juga meminta agar penentuan kelulusan IPDN dikembalikan ke daerah. Karena beberapa kali kita kurang kebagian jatah,” pungkasnya. [red]


Bagikan ini:
  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.3K
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.