SORONG,sorongraya.co– Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya menangani kondisi pengungsi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang masih berjumlah lebih dari 6.000 jiwa.
Fokus utama saat ini adalah perbaikan akses jalan yang dinilai menjadi kendala utama dalam proses pemulangan dan pemulihan masyarakat terdampak konflik sejak 2021.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Maybrat dan Program Makanan Bergizi yang digelar di Hotel Vega Sorong, Rabu (23/4/2025) Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terdampak.
“Kami cukup gembira mendengar bahwa penanganan eksodus ini telah dilakukan, meskipun bukan pekerjaan sederhana. Kami apresiasi seluruh unsur Forkopimda, khususnya Kabupaten Maybrat yang telah bekerja keras,” ujar Munafrizal.
Ia menambahkan, masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti penyediaan sekolah, layanan kesehatan, dan terutama perbaikan akses jalan. “Jalan adalah kunci konektivitas sosial. Akan kami komunikasikan ke kementerian terkait agar menjadi perhatian serius,” katanya.
Terkait program makanan bergizi gratis, Munafrizal menyebutkan pentingnya penyesuaian model pelaksanaan di Papua, mengingat kondisi geografis dan sosialnya berbeda dari wilayah lain. Hal ini akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, Wakil Bupati Maybrat, Fernando Solossa, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penanganan secara bertahap. Ia juga menyoroti kondisi di beberapa distrik yang masih belum sepenuhnya pulih akibat buruknya akses jalan, khususnya di wilayah Aifat Timur, Aifat Timur Selatan, Aifat Timur Jauh, dan Aifat Timur Tengah.
“Akses jalan dari Maybrat ke Teluk Bintuni adalah ruas strategis nasional dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saat ini ada titik jalan yang nyaris putus karena curah hujan tinggi. Ini harus segera ditangani agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal,” jelas Fernando.
Fernando juga menambahkan bahwa banyak anak-anak dari distrik terdampak kini terpaksa bersekolah di Sorong karena kondisi infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah daerah bersama pihak provinsi dan pusat sepakat untuk segera mengadakan konsultasi guna memastikan percepatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah terdampak.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Pj Sekretaris Daerah, pimpinan BPD, dan unsur TNI-Polri yang saat ini bertugas di empat distrik terdampak.
