Dukungan diberikan pengusaha asli Papua kepada Pemkab Sorong untuk hadirkan investor di KEK Sorong.
Lifestyle

Pengusaha Asli Papua Kabupaten Sorong Dukung Kehadiran Investor di KEK

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co-Ketua Forum Pengusaha Asli Papua Kabupaten Sorong Soleman Suu menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menghadirkan berbagai macam sektor industri.

Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong berdampak positif bagi pengusaha asli Papua yang ada di Kabupaten Sorong. Dengan begitu lapangan kerja terbuka luas bagi anak-anak asli Papua.

” Mereka harus diakomodir di dalam KEK, karena kalau tidak mereka akan melakukan hal-hal yang bersifat negatif,” ujarnya, Kamis malam (22/09/2022).

Sebagai ketua forum pengusaha asli Papua, Soleman bangga terhadap Pemerintah Pusat yang telah menghadirkan KEK di Kabupaten Sorong. Karenanya kami siap menerima kehadiran investor untuk berinvestasi di KEK Sorong.

Soleman kembali menegaskan bahwa pelibatan anak-anak asli Papua sebagai tenaga kerja di KEK harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sorong sebab hal itu sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam UU Otonomi Khusus Papua.

” Siapa pun investornya, ketika masuk berinvestasi di KEK Sorong harus merekrut Orang Asli Papua (OAP),” kata Soleman aaat ditemui di Aimas Hotel tadi malam.

Soleman belum bisa merinci berapa banyak investor asing yang masuk ke KEK. Yang pasti, kabupaten Sorong inikan kaya dengan emas dan batubara kenapa tidak kita dorong sehingga investor berlomba-lomba masuk ke KEK kabupaten Sorong.

Bahkan pemilik hak ulayat Klamalu ini meminta kepada Penjabat Bupati Sorong untuk mendorong potensi yang ada di kabupaten Sorong ke pusat sehingga investor masuk ke KEK.

” Jika hal itu sudah dilakukan saya yakin tidak ada lagi gejolak yang terjadi di daerah. Kita harus berani terbuka, jangan ditutup-tutupi,” ujar Soleman.

Sementara Ketua HIPMI Kabupaten Sorong Fince Antoh berpandangan, ketika KEK sudah berjalan, pembukaan lapangan pekerjaan haruslah di atur secara baik.

Menurutnya, ada tiga kategori tenaga kerja, pertama Orang Asli Papua (OAP), Orang Non Papua namun telah hidup dan berdomisili di Papua khususnya kabupaten Sorong dan yang ketiga adalah Orang Non Papua asli.

” Pembagiannya harus dilakukan secara baik. Selain itu, perlunya investor menggandeng pengusaha lokal dengan tujuan agar pengusaha lokal berkesempatan membangun daerahnya sendiri,” terang Fonce.

Di sisi lain Fonce mengingatkan kepada pemkab Sorong agar menyiapkan lahan serta item-item pendukung lainnya bagi investor.

KEK Sorong merupakan aset yang tidak hanya dimiliki kabupaten Sorong tetapi juga dimiliki Provinsi Papua Barat.

” Pengusaha lokal terutama yang asli Papua harus diberikan kesempatan bersaing dengan pengusaha lainnya dalam berinvestasi di KEK Sorong,” kata Sekretaris DPD HIPMi Papua Barat, Raymon Karubaba.

Raymon berharap, dengan adanya investor di KEK Sorong berdampak langsung bagi perekonomian kabupaten Sorong.

Kita ketahui bersama bahwa cakupan lahan yang dimiliki KEK Sorong saat ini sangat luas dan dimungkinkan akan ada penambahan. Tentunya dapat menampung jumlah investor yang datang,

Untuk itu, apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha lokal terutama pengusaha asli Papua lebih diutamkaan.

Raymon mencontohkan, terkait suplay tenaga kerja (outsourching) yang ada LNG Tangguh. Kebanyakan kantornya berada di Jakarta. Skemanya, mereka rekrut di Jakarta lalu di suplay ke Papua.

Kesempatan ini harus dimanfaatkan baik oleh pengusaha lokal asli Papua untuk menjadi penyuplai tenaga kerja sebab teman-teman di DPR telah berupaya mendorong pemda membuat Perda yang mengatur tentang hal tersebut.

” Di dalam perda itu nantinya tak hanya mengatur suplay tenaga kerja saja, pematangan lahan, catering pun diakomidir. Dengan adanya payung hukum ini memberikan kesempatan bagi pengusaha asli Papua,” kata Raymon.

Banyak kemudahan yang telah diberikan pemkab Sorong kepada investor. Mereka hanya datang saja, semua fasilitas sudah disiapkan oleh pemkab Sorong.

Namun, kembali lagi bahwa yang namanya payung hukum secepat mungkin disiapkan guna mengkaver pelaksanaan di lapangan,” tambah Raymon.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.