SORONG,sorongraya.co- Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera), Yanto Amus Ijie menyampaikan, demo terkait pungutan liar (pungli) oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Sorong yang dilakukan puluhan supir truk dan mahasiswa Cipayung seyogyanya ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Sorong bukan Dishub Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie, inikan kewenangannya Dinas Perhubungan Kota Sorong.
” Mungkin sudah pernah dilaporkan tetapi tidak direspon secara baik oleh Dishub Kota Sorong,” ujarnya saat ditemui di salah satu kafe di kawasan Km 10 semalam.
Yanto Amus Ijie menduga, tidak diresponnya hal ini mungkin ada yang menyuruh. Mungkin juga praktik curang ini sudah berangsung lama dan masif serta terstruktur karena melibatkan banyak orang.
” Saya berharap, Penjabat Wali Kota Sorong bisa mengambil tindakan tegas untuk membongkar praktik curang yang selama ini terjadi dan menyusahkan masyarakat,” tegasnya.
Alumnus USTJ Jayapura ini menyebut bahwa supir truk yang demo itu merupkan pelaku sekaligus motor penggerak pembangunan ekonomi di Papua Barat Daya.
” Tanpa mereka ekonomi dan pembangunan di Papua Barat Daya tidak dapat berjalan,” terangnya.
Yanto Amus Ijie menyarankan, demo jangan sampai bias ke provinsi Papua Barat Daya. Karena itukan permasalahan yang harus dituntaskan oleh Dishub Kota Sorong.
” Inspektorat Kota Sorong harus turun tangan mengatasi permasalahan yang terjadi,” ujarnya.
Yanto menambahkan, kalau ada bukti kuat siapa oknumnya laporkan saja, bila perlu viralkan di media sosial.
Yanto bahkan mengapresiasi langkah supir truk melakukan demo sehingga kedepannya tidak ada agi praktik pungutan liar (pungli).
” Jika dibiarkan terus-menerus akan dapat mrngganggu kamtibmas juga perekonomian kota Sorong,” ungkapnya.
Yanto meminta agar Inpektorat dan Kadis Perhubungan Kota Sorong segera memeriksa oknun-oknun yang di duga melakukan pungli.
