SORONG,sorongraya.co- Menanggapi pernyataan sekelompok orang di beberapa media terkait penempatan pejabat pada jabatan esellon 2, 3 dan 4 di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Aris Kambu tegaskan bahwa pihaknya tak tahu itu kelompok mana.
Apalagi sampai mengancam, apabila Penjabat Gubernur Papua Barat Daya tidak memberikan jabatan Plt Kepala Dinas PU kepada Orang Asli (OAP) Papua, demo besar-besaran akan terjadi.
” Pertanyaannya, apakah mereka memiliki legalitas berbicara seperti itu,” kata Jubir Tim Deklarator Papua Barat Daya, Aris Kambu, Rabu, 15 Februari 2023.
Aris menegaskan, dulu ketika tim deklarator meminta untuk audiens dengan kelompok ini tidak diberi ruang. Sekarang Provinsi Papua Barat Daya telaj hadir, orang-orang ini ingin mengintervensi kebijakan Penjabat Gubernur dengan memaksakan keinginan mereka.
” Tim deklarator tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kami akan tetap berdiri di depan, mengawal kebijakan Penjabat Gubernur PBD,” ujarnya.
Bahkan, nama-nama yang telah dimasukan oleh tim deklarator harus diperhatikan oleh PJ Gubernur PBD, termasuk calon pejabat dinas PU.
Aris mengingat, PBD merupakan hasil perjuangan sekelompok orang yang tergabung di dalam tim deklarator.
” Provinsi PBD murni perjuangan masyarakat, bukan seperti saudara-saudara yang lainnya, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sekarang, mengapa, kelompok yang ada ini ingin memgacaukan semua,” ujar Aris.
Aris menambahkan, sebagai pihak yang berjuang memekarkan provinsi PBD mempunyai hak, mendapat kursi jabatan.
Karennya, apa yang menjadi hak kami harus diakomodir dengan baik,” ungkapnya.
” Kami akan berdiri di depan mengawal PJ Gubernur dari orang-orang yang mengatasnamakan tim deklarator atau tim presidium,” tegasnya.
Adik daripada sekretaris tim deklarator, Edison Kambu ini, menyampaikan apa yang saya katakan dan disampaikan ini telah dikoordinasikan dengan ketua tim deklarator pemekaran provinsi PBD, Andi Asnuruf.
