Tim Deklarator bersama Dewan Masyarakat Adat Doberay.
Hukum & Kriminal Metro

Sikap Tim Deklarator Jelas, Pihak Lain Jangan Mengatasnamakan Kami

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co-sorongraya.co- Tim Deklarator menegaskan bahwa tidak terlibat di dalam koalisi bersama dengan Tim Presisium dan Tim Percepatan yang menggelar aksi demo di kantor Gubernur Papua Barat Daya beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Tim Deklarator, Zainuddin mengatakan, kalaupun ada oknum atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Tim Deklarator, secara pribadi maupun tim menolaknya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah baik. Artinya, pemberdayaan masyarakat dijalankan.

Wakil Ketua Tim Deklarator, Zainuddin menunjukan SK Tim yang asli.

” Tidak ada salahnya jika kita patut mengapresiasi kinerja pemeeintah Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Zainuddin saat ditemui di Hotel Darefan semalam.

Zainuddin meminta jangan ada lagi yang mengatasnamakan tim deklarator. Karena kami semua bahwa yang namanya tim deklarator, nama-namanya telah tercantum di dalam SK.

” Ketua tim deklarator secara tegas meminta kami semua untuk tidak melibatkan diri dalam aksi demo. Kami pun tidak tahu menahu apabila ada pihak yang mengatasnamakan tim deklarator,” terangnya.

Sementara Juru Bicara Dewan Masyarakat Adat Doberay, Aristoteles Kambu meminta kepada pihak-pihak atau oknum yang mengatasnamakan pejuang oemekaran provinsi Papua Barat Daya.

” Itu harus dijelaskan terlebih dahulu sehingga publik tahu secara terang benderang mana yang pejuang dan yang bukan,” tegasnya semalam.

Hingga saat saat ini tim deklarator tetap pada posisinya, mendukung kinerja pemerintahan provinsi PBD di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Musa’ad.

Aristoteles meminta kepada sejumlah orang jangan mengatasnamakan tim deklarator karena kami tahu nama-nama yang ada di SK Tim Inti Deklarator.

Adik kandung dari sekretaris tim deklarator ini memastikan bahwa pemerintah provinsi PBD tetap bekerja memberikan pelayanan pada masyarakat.

Inilah susunan pengurus Tim Deklarator pemekaran provinsi Papua Barat Daya.

” Pak Penjabat Gubernur jangan khawatir, kami tetap mendukung bapak, tim tetap berada di garda terdepan mengawal pemerintah provinsi PBD,” tegas Aris Kambu.

Aristoteles menyebut, pemerintahan ini bukan milik satu suku. Mereka yang ada di dalam ini terdiri dari berbagai suku, termasuk 7 suku pemilik wilayah adat. Dengan begitu mewarnai pemerintahan yang ada. Bhinneka Tunggal Ika ada disitu.

” Tim deklarator tetap membangun korelasi dengan pemerintah provinsi PBD. Baru enam bulan berjalan progress sudah nampak dibanding 3 provinsi lain di Papua,” ujar Aristoteles.

” Ada bukti nyata yang dibuat oleh penjabat gubeenur Papua Barat Daya untuk masyarakat,” tambahnya.

Aristoteles mempersilahkan jika ada pihak lain mengatasnamakan diri entah dari pejuang mana. Tetapi jangan bawa-bawa tim deklarator.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.