SORONG,sorongraya.co- Pungutan Liar atau yang disingkat Pungli dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat serta dapat menurunkan wibawa pemerintah di mata masyarakat.
Hal ini sebagaimana dikatakan Sekretaris Saber Pungli Republik Indonesia, Irjen Rudolf Albeth Rodja saat membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi Papua Barat di Swiss-bell Hotel, Rabu, 12 Oktober 2022.
Rudolf mengatakan, meskipun Satgas Saber Pungli merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun, Satgas Saber Pungli bukan merupakan lembaga penegak hukum, melainkan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan langsung yang melakukan pungutan liar di birokrasi.
” Perlu upaya pemberantasan secara tegas terpadu dan tertib dan mampu menimbulkan efek jera dalam upaya pemberantasan pungli perlu dibentuk satuan tugas,” kata Rudolf.
Bahkan, dalam pidato peringatan HUT ke-50 Korpri Presiden RI Joko Widodo meminta anggota korps pegawai republik Indonesia memperkuat integrasi serta menciptakan birokrasi yang lebih transparan.
Sementara Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga yang diwakili Pelaksana tugas Sekda Kota Sorong, Karel Gifelem mengatakan bahwa Sebagai pemerintah daerah tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan memberi dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, sebagaimana dapat memberikan manfaat positif bagi tugas dan peran bagi satgas saber pungli.
Karel berharap, degan adanya monitoring dan sosialisasi ini dapat memberikan perkembangan dan peningkatan SDM personel satgas pungli yang ada di wilayah Kota Sorong
