Hukum & Kriminal Metro

Penjabat Gubernur Diminta Dengarkan Suara Kepala Suku dan Tokoh Adat

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co- Menanggapi dinamika yang terjadi menjelang lelang jabatan Eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sejumlah kepala suku lintas Papua minta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad untuk menghormati perjuangan masyarakat Sorong Raya selama 20 tahun untuk memekarkan Provinsi ini.

” Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya 20 tahun lamanya dilakukan oleh masyarakat Sorong Raya, dengan biaya yang tidak sedikit.” kata tokoh adat suku Moi, Melkianus Osok, Selasa siang, 09 Mei 2023.

Melkias Osok menambahkan, di Provinsi Papua di mekarkan tiga Provinsi, sedangkan di Papua Baraf kmi dapat, makanya kami, kepala suku maupun tokoh-tokoh adat ikut perjuangkan hingga Pemerintah Pusat memekarkan Provinsi Papua Barat Daya yang saat ini masih berusia beberapa bulan.

Melkianus meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak asli dari tujuh suku yang ada di Sorong Raya.

” Beri kesempatan kepada anak-anak kami menduduki jabatan di pemerintahan. Karena pada dasarnya provinsi ini hadir untuk kami,” tegas Melkianus.

Bahkan Melkianus menilai, ada upaya secara perlahan-lahan untuk menyingkirkan kami.

Pada kesempatan tersebut Melkianus juga meminta agar lelang jabatan dan penentuan lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Barat Daya jangan dulu dilakukan. Sebaiknya menunggu gubernur definitif.

” Mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu sehingga semuanya bisa nyambung. Hadirnya provinsi ini sebenarnya bukan untuk menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

” Kami menghargai semua pihak yang ada di provinsi ini, tapi tolong berikan kesempatan kepada kami,” tambahnya.

Pria asal Moi ini mengimbau, berikan kesempatan kepada kami menduduki jabatan MRP, DPR Otsus dan DPRK, setelah itu silahkan kalian bisa memiliki kesempatan yang sama.

Dia pun menegaskan, kami tidak melarang, tapi hormati dan hargai kami yang punya adat. Secara khusua ada hal-hal teknis yang saudara-saudara kita dari wilayah adat lain tidak boleh mencampuri.

” Kalau mau masuk di kmaar Doberay ya ketuk pintu dulu. Kmai pun begitu, mau masuj kamar adat lain pasti ketuk pintu dulu,” ujar Melkianus.

Melkianus berharap, kita semua bersama-sama menjaga situasi kota Sorong mengingat kita bekerja dan mencari makan disini. Sebagai yang punya kota Sorong mengajak teman-teman untuk berjalan bersama jaga kota ini.

” Jangan sampai kita yang ada di wilayah tujuh suku ini mengalami perpecahan gegara hal sepele,” kata Melkianus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Suku Maybrat, Jeremias Nauw minta kepada pemerintah mendengarkan suara kepala-kepala suku. Siapapun yang mau masuk di penerintahan harua dengarkan kami.

” Jangan seperti yang terjadi di Manokwari, ketika provinsi ini hadir tolong berikan kesempatan pada anak-anak asli Papua yang ada di wilayah Sorong Raya,” kata Jeremias.

Pemerintah Paoua Barat Daya diminta prioritaskan kami tujuh suku ini, setelah itu saudara-saudara kami yang lainnya.

Di sisi lain, Kepala Suku Imekko Sorong Raya Elia Bisay menilai, penempatan pejabat di lingkungan pemprov PBD terlalu dini, sebaiknya dilakukan setelah gubernur definitif. Alasannya, agar terciptanya pemerataan.

Senada dengan Kepala Suku Imekko Sorong Raya, perwakilan dari Ikatan Keluarga Besar Tehit, Daniel Salamuk minta kepada penjabat gubernur Papua Barat Daya jangan lagi ada seleksi jabatan.

” Pejabat yang ada saat ini kan dari 5 kabupaten dan 1 kota. Diterima saja, nanti gubernur definitif baru dilakukan seleksi jabatan,” ungkapnya.

” Kami yang ada inikan ikut berjuang memekrkan provinsi ini. Tidak ada kata lain, selain kami minta tolong kepada penjabat gubernur,” tambahnya.

Dikatakan oleh Daniel, pejabat yang ada sekarang inikan orang lain. Seharusnya kita duluan baru mereka.

Sementara Kepala Suku Tambrauw, Ignasius Baru menyampaikan, pemekaran provinsi PBD murni perjuangan rakyat.

Setelah dimekarkan jangan menempatkan orang lain menduduki jabatan penting. Penjabat gubernur harus mendengar apa yang kami sampaikan, jangan sanpai kami menjadi penonton di negeri sendiri.

” Yang berjuang kami masa harus jadi penonton, kami tidak mau,” tutupnya.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.