SORONG,sorongraya.co- Menteri Dalam Negeri dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya diminta mengambil tindakan tegas terhadap empat Penjabat Kepala Daerah lantaran tak hadir dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu Kepala Daerah 2024 Papua Barat Daya yang di gelar di Aston Sorong Hotel and Conference, Jumat, 28 Juni 2024.
Empat Penjabat Kepala Daerah yang dimaksud Penjabat Wali Kota Sorong, Penjabat Bupati Sorong, Penjabat Bupati Maybrat dan Penjabat Bupati Tambrauw.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie, Jumat sore, 28 Juni 2024.
Yanto menyebut Rapat Koordinasi yang dipimpin Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri ini merupakan agenda penting. Karenanya, kehadiran Kepala Daerah sangag penting.
Ia menekankan bahwa Penjabat Kepala Daerah ditunjuk oleh seharusnya hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut.
” Kan salah satu tugas penting yang diberikan pemerintah kepada Penjabat Kepala Daerah yaitu sukseskan jalannya Pemilukada 2024,” ujarnya.
Yanto mengingatkan, kegiatan rakor ini sangat penting. Empat penjabat kepala daerah tersebut tak boleh meninggalkannya.
” Inikan momen yang sangat penting bagi provinsi yang baru terbentuk ini,” ucapnya.
Lebih lanjut Yanto mengatakan, mereka harus tahu batasan-batasannya karena mereka itu bukanlah pejabat definitif.
Rakor yang berlangsung hari inikan dihadiri oleh semua petinggi yang ada di provinsi Papua Barat Daya. Tujuannya hanya untuk menciptakan pemilukada yang aman.
” Yang dibicarakan dalam rakor ini tidak hanya soal uang tetapi juga stabilitas keamanan di masing-masing daerah,” tutup Yanto.
