SORONG,sorongraya.co- Demonstrasi menolak penundaan Pemilhan Umum dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, hari ini, Senin, 11 April 2022 berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.
Di Kota Sorong demonstrasi yang lakukan oleh kelompok Cipayung ini dipusatkan di gedung DPRD Kota Sorong.
Demonstrasi di gedung DPRD Kota Sorong yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIT diwarnai dengan aksi bakar ban lantaran Ketua DPRD Kota Sorong tidak menemui pendemo.
Dalam orasinya, perwakilan HMI Cababg Sorong, Abdul Kadir Loklomin menyampaikan banyak permasalahan yang saat ini dihadapi oleh warga kota Sorong, antara lain tingginya harga minyak goreng, naiknya harga BBM jenis Pertalite, ketiadaan RS Rujukan serta adanya kongkalikong antara pengusaha BBM dengan salah satu anggota DPRD Kota Sorong.
Menurutnya permasalahan ini semakin menambah beban penderitaan rakyat, khususnya warga kota Sorong. Di tambag lagi adanya isu atau wacana penundaan Pemilihan Umum serta perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode yang didasarkan pada hasil survey maupun big data.
Belum lagi sikap Ketua DPRD Kota Sorong yang seolah-olah tak mau menemui pendemo. Di sisi lain ketika beberapa waktu lalu massa pendukung pemekaran Provinsi Papua Barat Daya datang demo di gedung DPRD, yang bersangkutan bersama sang suami yang adalah Wali Kota Sorong kompak menerima aspirasi mereka.
Sementara kami yang berjuang atas nama rakyat enggan untuk ditemui. Padahal tanpa disadari pimpinan maupun anggota DPRD Kota Sorong bisa terpilih lantaran suara rakyat. Tanpa rakyat mereka tak bisa apa-apa,” tegas Abdul Kadir.
Apa yang disampaikan Abdul Kadir inipun diperkuat oleh orator dari HMI MPO Cabang Kota Sorong, Aprianto.
Laki-laki yang kerapkali terlibat dalam setiap aksi di Kota Sorong ini menegaskan bahwa DPRD Kota Sorong harus bersikap membela kepentingan rakyat. Dengan berupaya mencari jalan keluar atas permasalahan tingginya harga minyak goreng, naiknya harga Perralite serta menyatakan sikap tegas menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Jika aspirasi kami ini tidak di respon baik oleh DPRD Kota Sorong, kami akan tetap menduduki kantor yang penuh dengan kebohongan ini,” ujar Aprianto.
Bahkan Aprianto menambahkan, apakah pantas di tengah kondisi rakyat yang menderita, kita datang ke sini menyampaikan aspirasi hanya di terima oleh empat anggota dewan, ada apa dengan DPRD Kota Sorong.
Di sisi lain, penolakan atas tudingan kelompok separatis maupun permintaan untuk menutup sementara Tempat Hiburan Malam (THM) saat bulan puasa.
Massa mendesak agar DPRD Kota Sorong memerhatikan aspirasi kami dan menyampaikan kepada pemerintah pusat,” kata pendemo.
Setelah menerima aspirasi dari perwakilan pendemo, Ketua Komisi III DPRD Kota Sorong, Gusty Sagrim menyanpaikan, kami sadar bahwa selama ini telah melakukan kesalahan. Daerah selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah pusat. Perpanjangan masa jabatan presiden bukan ditentukan oleh hasil survey melainkan undang-undang.
Selain membawa aspirasi ini ke ke Jakarta kita juga akan melakukan diskusi dengan pemerintah pusat. Tidak perlu kuatir, saya pastikan aspirasi ini pasti disampaikan ke pemerintah pusat.
” Kami bukan pengambil kebijakan melainkan korban dari kebijakan pemerintah pusat,” ujar Gusty.
Massa mengancam apabila aspirasi kami tidak di respon oleh pemerintah pusat dan DPR RI, maka massa akan kembali melakukan demonstrasi lanjutan dengan massa yang lebih banyak.
