Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Ekonomi & Bisnis

SKK Migas dan KKKS Dukung Pemerintah Kawal Pembangunan

×

SKK Migas dan KKKS Dukung Pemerintah Kawal Pembangunan

Sebarkan artikel ini

SORONG,sorongraya.co- Guna mewujudkan komitmen Panglima TNI, Pangdam XVIII/Kasuari Bersama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan penandatanganan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersinergi mendukung untuk kawal pembangunan pemerintah daerah.

Penandatangnan Perjanjian Kerja Sama tersebut si lakukan di Hotel Aston Sorong, Kamis, 12 Januari 2023.

559
Voting Calon Gubernur

Jika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dilakukan pada hari ini, manakah yang akan anda pilih.

Adapun maksud dari PKS yakni agar jajaran TNI-Polri mengawal seluruh program strategis Pemerintah Pusat untuk merealisasi pemerataan pembangunan yang berjalan aman dan lancar di Bumi Kasuari.

Penandatanganan PKS Non Pengamanan ini dalam rangka mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang Infrastruktur dan Kesehatan. Program ini difokuskan pada pembuatan sumur air bersih untuk mengurangi angka stunting dalam pembinaan teritorial oleh Kodam.

Kepala SKK Migas Wilayah Papua Dan Maluku, Subagyo dalam sambutannya menyampaikan apa yang dilakukan hari ini, merupakan buah dari hasil kerja sama.

Melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, menghasilkan sebuah komitmen bersama dengan jajaran Kodam XVIII/Kasuari.

” Ini merupakan PKS Non Pengamanan pertama yang dimiliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ujar kata Subagyo.

Lebih lanjut Subagyo mengatakan, dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), SKK Migas selaku institusi pemerintah dibebankan tugas oleh pemerintah menghadirkan kedaulatan energi, sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia, dengan targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030.

” Bentuk wujud praktis dari kerja sama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS Non Pengamanan yang disepakati adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka Stunting,” bebernya.

Subagyo menambahkan, hal ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus dalam upaya menjamin keamanan dan kelancaran operasional KKKS di daerah.

Diharapkan, kerja sama ini dapat menghasilkan penemuan lapangan migas baru dari hasil kegiatan eksplorasi migas yang bersifat “High Risk High Return,” ujarnya.

Sementara, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI. Gabriel Lema dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya kepada Bapak Deputi Dukungan Bisnis maupun SKK Migas di wilayah Papua dan Maluku atas proses sinergi dan saling berkolaborasi di daerah,sehingga dapat memaknai dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat melalui penandatanganan kesepakatan PKS hari ini.

” Untuk menjawab tantangan di lapangan, perlu memaknai filosofi bahwa sesuatu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan instan, tetapi matang dalam berproses dan saling menyempurnakan, hingga proses hari ini dapat terjadi,” ungkap Pangdam.

Pangdam pun menegaskan bahwa PKS Non keamanan menjadi roh dari keamanan yang sejati, karena secara fisik tidak terlihat tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

” Kita bersama terus mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik,” tutupnya.

528
Voting Calon Walikota

Jika Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong dilakukan pada hari ini, manakah yang akan anda pilih.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.