JAKARTA,sorongraya.co- Kolaborasi dengan pemerintah adalah kunci kesuksesan sektor non pemerintah dalam berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang sering di sebut Sustainable Development Goals (SDGs).
Pesan tersebut mengemuka pada sesi panel “SDGs Festival Kolaborasi Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs”pada 2 Desember 2022 lalu.
Acara ini merupakan bagian dari SDGs Annual Conference 2022 yang diselenggarakan secara hybrid di The Sultan Hotel Jakarta oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
Sesi panel diskusi menghadirkan pembicara utama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Frederik Hendrik Runaweri yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat dan Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) Lucas Kurniawan.
Hadir pula sebagai penanggap, Musdhalifah Machmud selaku Deputi II Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Binny Buchori, Anggota Badan Pengurus Perkumpulan Prakarsa. Diskusi dimoderatori Yanuar Nugroho, Koordinator Tim Ahli Seketariat Nasional SDGs.
Kepala Seketariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati dalam pidato pembukaan diskusi mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara aktor-aktor pembangunan.
” Aksi nyata dan kerja sama dari semua pihak sangat diperlukan untuk akselerasi pencapaian SGDs terutama yang di dukung dengan penguatan kerangka regulasi melalui Perpres SDGs Nomor 111 Tahun 2022,” tambahnya.
Lucas Kurniawan mengatakan bahwa ANJ selalu mengedepankan konsultasi dan kolaborasi dengan pemerintah dan aktor-aktor lainnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh area operasinya.
Pemerintah Daerah sangat memahami tantangan-tantangan yang ada sekaligus memberikan arahan-arahan untuk menjawab tantangan tersebut.
” Kami yang bergerak di sektor swasta terus berupaya menjalankannya dalam bentuk program kerja yang relevan,” jelasnya.
Lukas pun mengaku, sejak tahun 2010 ANJ hadir di Provinsi Papua Barat dengan mengaplikasikan pendekatan Pengembangan Bertanggung Jawab yang memerhatikan kelestarian alam serta, tidak kalah pentingnya, pembangunan masyarakat sekitar sejalan dengan SDGs.
Semetara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Frederik Hendrik Runaweri mengapresiasi kehadiran ANJ di Papua Barat yang telah memberikan hal yang positif, salah satunya dengan memerhatikan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati.
” Kawasan hutan di Papua Barat memiliki sumber daya luar biasa, mulai hutan kayu, pertambangan, hingga perkebunan sawit, seperti yang dikelola oleh ANJ. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh kolaborasi,” ujar Frederik.
Panel diskusi ditutup dengan penyerahan Laporan Analisis Dampak Makroekonomi ANJ di Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia oleh Lucas Kurniawan kepada para narasumber, penanggap dan moderator.
Studi LPEM-FEB UI menyimpulkan bahwa aktivitas anak usaha ANJ di Papua Barat antara 2010-2021 telah memberikan total stimulus di tingkat nasional sebesar IDR 4,5 triliun dan menghasilkan output pada perekonomian sebesar IDR 7,6 triliun dengan efek multiplier sebesar 1,5 kali.
Di tingkat provinsi efek multiplier adalah sebesar 1,2 kali, sedangkan di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, masing-masing sebesar 1,1 dan 1,2 kali.
Selain itu, tingkat pengangguran telah berkurang sebesar 5,66% dan tingkat kemiskinan pun berkurang sebesar 16,6% di Sorong Selatan. Sementara di kabupaten Maybrat, tingkat pengangguran telah berkurang sebesar 5,22% dan tingkat kemiskinan berkurang sebesar 10,1%.
