SORONG,sorongraya.co-Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal, menegaskan bahwa HIPMI tidak usa hadir hanya untuk meminta proyek kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, peran organisasi pengusaha harus memberi solusi nyata, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Rob Raffael Kardinal usai pelantikan pengurus HIPMI Papua Barat Daya yang digelar di Panorama Hotel, Sabtu (07/02/2026).
“Dengan kondisi pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran, kalau organisasi sebesar HIPMI hanya datang untuk minta-minta proyek ke Pemda, lebih baik tidak usah hadir, karena justru menambah beban pemerintah daerah,”tegas Rafael.
Ia menjelaskan, sebagai salah satu provinsi terakhir yang dilantik, HIPMI Papua Barat Daya akan segera melakukan konsolidasi internal dan melaksanakan Sekolah Diklat Pengusaha (SDP) di Makassar. Langkah awal tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas dan arah gerak organisasi.
Menurut Rafael, fokus utama HIPMI ke depan adalah memulai dari koordinasi dan pemetaan data yang ada di pemerintah daerah. Dengan melihat data secara menyeluruh, HIPMI dapat mengetahui kekurangan, potensi, serta sektor-sektor yang benar-benar perlu diperjuangkan.
“Saya tidak mau terlalu percaya diri tanpa melihat data. Lebih baik kita telaah dulu data yang ada di Pemda, baru dari situ kita bisa menyusun perencanaan yang baik untuk semua. Karena ke depan pasti akan ada kolaborasi,”ujarnya.
Rafael juga menyebutkan bahwa sekitar 90 persen anggota HIPMI Papua Barat Daya merupakan pengusaha lokal, dan hampir 80 persen di antaranya telah memiliki usaha atau sedang menjalankan rencana usaha.
HIPMI, kata Rafael, berkomitmen untuk memberdayakan pengusaha lokal, termasuk mereka yang masih dalam tahap belajar, meski dengan perlakuan dan pendampingan yang berbeda.
Terkait keanggotaan, Rafael menjelaskan bahwa HIPMI merupakan organisasi profesi yang memiliki persyaratan administrasi, seperti kepemilikan usaha dan NPWP. Hal tersebut menjadi tolok ukur untuk memastikan anggota yang tergabung memang serius dalam dunia usaha.
Lebih lanjut, Rafael menegaskan bahwa HIPMI Papua Barat Daya akan lebih memfokuskan diri pada upaya mendorong investasi dibandingkan mengambil proyek-proyek pemerintah, khususnya di wilayah perkotaan.
“Ada cara yang lebih efektif untuk memajukan daerah, salah satunya dengan menarik investasi. Tugas kita adalah mengutilisasi potensi yang dimiliki Papua Barat Daya agar investor mau masuk,”jelasnya.
Ia berharap ke depan HIPMI Papua Barat Daya dapat berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
“Yang paling penting, kita harus membuat Papua Barat Daya ini menarik bagi investasi. Kalau itu bisa kita lakukan bersama, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas,”tutup Rafael.
