SORONG,sorongraya.co-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap hari Jumat.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak Jumat, 10 April 2026, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Penerapan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran operasional, memberikan fleksibilitas kerja, serta mendukung keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Selain itu, WFH juga menjadi langkah antisipatif menghadapi situasi darurat seperti krisis energi maupun kesehatan.
“Kita sudah mulai sejak Jumat, 10 April 2026,” ujar Elisa Kambu kepada awak media di Kantor Gubernur PBD. Selasa, (14/4/2026).
Ia menegaskan bahwa WFH bukan berarti hari libur. Aparatur sipil negara (ASN) tetap diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dari rumah, termasuk mengikuti apel pagi secara daring.
“WFH itu bukan libur, tapi bekerja dari rumah. Jadi tetap harus melaksanakan apel pagi dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada,” tegasnya.
Terkait pelayanan publik, Pemprov Papua Barat Daya menilai bahwa layanan langsung kepada masyarakat sebagian besar berada di tingkat kabupaten dan kota, seperti sektor pendidikan, rumah sakit, dan puskesmas. Sementara itu, instansi tertentu seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap harus siaga dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk kondisi darurat.
Lebih lanjut, Elisa Kambu mengatakan bahwa durasi penerapan kebijakan WFH akan menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat.
“Kita mengimbau juga pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk turut menerapkan kebijakan serupa,”tutup Gubernur.
