SORONG,sorongraya.co-Tokoh intelektual Papua, Julian Kelly Kambu, menegaskan bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua tidak hanya berfokus pada uang melainkan harus diperkuat melalui kebijakan yang nyata dan berpihak pada masyarakat.
Menurut Kelly, selama ini pendekatan Otsus masih didominasi oleh aspek pendanaan, sementara sisi kebijakan belum terlihat optimal. Ia menilai, pemerintah pusat perlu lebih transparan dalam menyampaikan penggunaan dana Otsus kepada publik. Salah satunya dengan mencontoh daerah lain yang secara terbuka mencantumkan sumber pendanaan dalam setiap proyek pembangunan.
“Kalau masyarakat tahu sekolah atau jalan dibangun dari dana Otsus, maka ada rasa memiliki. Itu juga bagian dari edukasi publik,”ujarnya.
Lebih jauh, Kelly menekankan bahwa Otsus seharusnya menjadi instrumen kebijakan yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah, bukan justru memperkuat sentralisasi. Ia menilai, konsep desentralisasi asimetris yang diusung dalam Otsus belum sepenuhnya dirasakan di lapangan.
“Selama ini kita bicara Otsus seolah hanya soal uang. Padahal yang lebih penting adalah kebijakan. Kalau kebijakannya masih tersentralisasi, maka tujuan Otsus sulit tercapai,”katanya.
Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) di level pengambilan keputusan nasional. Hingga kini, menurutnya, hampir tidak ada perwakilan OAP yang menduduki jabatan strategis di tingkat kementerian.
“Bagaimana kita mau merasa memiliki, kalau di pusat saja hampir tidak ada OAP di jabatan eselon satu. Ini perlu komitmen serius dari pemerintah untuk mendorong dan memberdayakan SDM Papua,”tegasnya.
Selain itu, Kelly mengusulkan agar sebagian kewenangan strategis, seperti perizinan di sektor kehutanan, dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kelly menilai, hal tersebut sejalan dengan semangat Otsus, selama tidak bertentangan dengan kewenangan yang memang menjadi domain pemerintah pusat.
“Kenapa izin kehutanan harus selalu dari pusat? Gubernur seharusnya bisa diberi kewenangan lebih, karena mereka yang lebih memahami kondisi daerah,” ujarnya.
Kelly juga mengingatkan bahwa evaluasi Otsus tidak boleh semata-mata dilihat dari total anggaran yang telah digelontorkan. Ia menyebut, selama sekitar dua dekade pelaksanaan Otsus, dana yang terserap mencapai ratusan triliun rupiah, namun pembangunan Papua tidak bisa dinilai hanya dari angka tersebut.
“Pembangunan Papua itu tidak sederhana. Jangan hanya dihitung dari total uang yang sudah keluar, tapi lihat juga dampak kebijakan yang dihasilkan,”tutupnya.
