MANOKWARI,sorongraya.co– Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari akan memulai langkah-langkah hukum dan politik dalam mendorong realisasi amanat Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Chistian Warinussy mengatakan, dalam konteks pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua, langkah pertama akan dimulai dalam upaya mendorong pembentukan perwakilan Komnas HAM di Manokwari ibukota Provinsi Papua Barat.
“Sebenarnya dari sisi politik daerah, LP3BH menyambut langkah DPR Papua Barat yang sudah melakukan pertemuan hingga menemukan kesepakatan dengan Komnas HAM di Jakartan. Yaitu terkait kehendak melahirkan Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat beserta aspek teknis operasional dan pembiayaannya di dalam RAPBD Provinsi ini” kata Yan Warinussy melalui press releasenya yang diterima sorongraya.co, Minggu 23 September 2018
Sehingga LP3BH akan melakukan audiensi dgn segenap pemangku kepentingan baik dari jajaran pemerintah daerah, Polri, TNI maupun perguruan tinggi dan masyarakat sipil serta pemimpin agama di Provinsi Papua Barat.
Hal Ini penting untuk merumuskan aspek hukum dalam bentuk rancangan akademik maupun rancangan hukum dari produk hukum yang menjadi dasar pendirian kelembagaan perwakilan Komnas HAM tsb di Provinsi Papua Barat.(***)
