SORONG, sorongraya.co-Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sorong Tahun 2026 di Gedung LJ, Senin (7/9/2026).
Forum tersebut mengusung tema “Akselerasi Tata Kelola Satu Data untuk Pembangunan Kota Sorong Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Digital.”
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong, Rudy Laku, dalam sambutannya menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar dalam menyusun setiap perencanaan dan program pembangunan daerah.
Menurut Rudy, perencanaan pembangunan yang baik tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh data yang benar.
“Tidak ada perencanaan pembangunan yang baik tanpa data yang benar. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kita semua, terutama pimpinan OPD, jangan sekali-kali membuat perencanaan atau kegiatan tanpa data yang benar,”tegasnya.
Ia mengatakan, apabila perencanaan maupun program dibuat tanpa menggunakan data yang valid, maka program yang dilaksanakan berpotensi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Rudy juga membagikan pengalamannya ketika masih menjadi pegawai dan dipercaya sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi di bidang perikanan. Saat itu, ia telah menekankan pentingnya penggunaan data dalam setiap penyusunan program.
“Tanpa data yang benar, program itu pasti salah,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong menyusun program dan kegiatan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan metode serta standar operasional prosedur (SOP) yang benar.
Menurutnya, data yang baik bukan sekadar angka yang dikumpulkan setiap tahun, tetapi harus diperoleh melalui proses pengumpulan data yang sesuai standar.
“Jangan sampai data tahun ini jumlah penduduk miskin seribu, kemudian tahun depan dinaikkan atau diturunkan begitu saja, lalu dikatakan itu data. Padahal data tersebut tidak dikumpulkan sesuai SOP dan standar data yang ada,”jelasnya.
Rudy menilai Forum Satu Data Indonesia menjadi wadah penting bagi seluruh OPD untuk membangun komunikasi dan kolaborasi, baik antarlembaga maupun dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menegaskan bahwa BPS bukan merupakan satu-satunya lembaga pengumpul data. Namun, BPS memiliki peran penting dalam membantu mengoordinasikan serta memastikan proses pengumpulan data yang dilakukan OPD sesuai dengan metode dan standar yang berlaku.
“Keterlibatan BPS ini menjadi penting. Mereka bisa melihat apakah metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data di OPD sudah baik, sudah sesuai SOP atau belum,” katanya.
Menurut Rudy, komunikasi antara OPD dengan BPS maupun antar-OPD sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan dalam membaca dan memahami data.
Sebab, kata dia, data yang sama dapat dimaknai secara berbeda apabila tidak ada kesamaan persepsi dalam membaca dan mengolah data tersebut.
“Cara membaca data itu juga penting bagi kita supaya kita membaca data dengan baik dan benar. Karena itu, forum data seperti ini menjadi penting,”ujarnya.
Ia menambahkan, data yang akurat dan dikumpulkan sesuai SOP akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program yang sejalan dengan fakta dan kondisi di lapangan.
Rudy mencontohkan persoalan stunting. Menurutnya, penentuan angka stunting tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat kondisi fisik seseorang, seperti tubuh pendek atau kecil, tetapi harus berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan.
“Kalau data yang kita kumpulkan tentang stunting tidak sesuai dengan SOP dan variabel yang diukur tidak sesuai, tentu data yang kita dapatkan juga tidak sesuai,”katanya.
Ia menilai kesalahan dalam pengumpulan data dapat berdampak terhadap ketepatan program penanganan stunting. Jika data awal yang digunakan tidak akurat, maka intervensi yang dilakukan pemerintah berpotensi tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Hal serupa, lanjut Rudy, juga berlaku dalam pengukuran angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Setiap indikator memiliki variabel dan standar pengukuran yang harus digunakan secara konsisten.
“Kalau Dinas Sosial membuat ukuran orang miskin tanpa menggunakan standar variabel yang sama dengan BPS, bisa saja angkanya berbeda. Kalau sudah berbeda, tentu intervensi melalui program atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan ekstrem akan menjadi sulit dalam pencapaiannya,” jelasnya.
Karena itu, Rudy kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menjadikan data sebagai fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan.
