SORONG,sorongraya.co-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi terobosan penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, BP Tapera, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PNM, dan SMF, di Gedung LJ, Sorong, Senin (27/4/2026).
Maruarar menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan menunjukkan hasil yang positif. Ia mengungkapkan bahwa penyaluran KUR Perumahan oleh BRI hampir melampaui kuota yang ditetapkan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program Presiden Prabowo Subianto.
“KUR perumahan ini merupakan terobosan baru di Indonesia. Untuk pinjaman hingga Rp100 juta, masyarakat dapat mengakses kredit tanpa jaminan dengan bunga sekitar 0,5 persen,”ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga bagi pelaku usaha dengan plafon kredit lebih besar. Dengan skema tersebut, suku bunga yang sebelumnya berada di kisaran 11 persen dapat ditekan menjadi sekitar 6 persen.
Maruarar turut mengapresiasi jajaran BRI yang dinilai aktif menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, termasuk wilayah Papua. Ia menegaskan bahwa BUMN harus tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis bagi MBR. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu segera direalisasikan di daerah, termasuk di Sorong, agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat program pemerintah.
“Kami ingin negara hadir bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di kawasan pesisir yang selama puluhan tahun belum tersentuh program perbaikan,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat ribuan rumah tangga di Papua Barat Daya yang tinggal di hunian tidak layak, dengan jumlah terbesar berada di Kota Sorong. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas program perumahan agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah pun menargetkan percepatan renovasi rumah tidak layak huni di wilayah Papua, mencakup enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, yang akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Program ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Diperlukan kolaborasi semua pihak agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan komitmen BPS dalam menyediakan data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan perumahan nasional.
“Data seperti backlog perumahan, tingkat kemiskinan, dan kondisi rumah tidak layak huni menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan,”tutupnya.
