SORONG, sorongraya.co-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turun langsung meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Presisen RI, Pravowo Subianto di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (25/04/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar memastikan program bedah rumah bagi masyarakat berjalan tepat sasaran. Untuk tahun 2026, Kota Sorong mendapatkan alokasi sebanyak 607 unit rumah. Sementara itu, sejumlah daerah lain di Papua Barat Daya juga memperoleh alokasi masing-masing 500 unit, yakni Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw.
Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan perubahan mendasar di enam provinsi di Tanah Papua.
“Tahun ini seluruh kabupaten/kota di Papua, total sekitar 42 daerah, masing-masing minimal mendapatkan 500 unit bedah rumah. Artinya, ada sekitar 21 ribu hingga 22 ribu rumah yang diperbaiki di seluruh Tanah Papua,”ujarnya.
Menurutnya, program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tidak hanya dari sisi hunian, tetapi juga dari aspek ekonomi.
Selain program bedah rumah, pemerintah pusat juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan yang akan digerakkan secara masif di Papua. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mendapatkan pembiayaan.
“Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan, dengan bunga hanya 0,5 persen. Ini diharapkan bisa membantu masyarakat memperbaiki rumah sekaligus mengembangkan usaha, terutama bagi ibu-ibu yang berusaha dari rumah,”jelasnya.
Program tersebut juga didukung oleh skema pembiayaan dari PNM Mekaar bekerja sama dengan BRI, dengan penurunan bunga hingga 5 persen. Langkah ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Ara menekankan bahwa pembangunan rumah harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan, tanpa dukungan ekonomi yang memadai, kondisi rumah yang telah diperbaiki berpotensi kembali rusak.
“Kalau ekonomi keluarga tidak baik, rumah yang sudah direnovasi bisa kembali kumuh. Karena itu, kita bangun rumahnya sekaligus ekonomi keluarganya,”tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di Kota Sorong sendiri terdapat sekitar 18 ribu rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota untuk mempercepat penanganannya.
Ke depan, pemerintah juga akan melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperluas jangkauan perbaikan rumah rakyat.
Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 15 ribu rumah di wilayah perbatasan Indonesia, termasuk di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.
“Tujuannya agar masyarakat di perbatasan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia dan mendapatkan perhatian yang sama,”kata Ara.
Pemerintah juga menyiapkan program rumah subsidi dan pengembangan kawasan permukiman di Papua. Seluruh program tersebut diyakini akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari sektor tenaga kerja, usaha kecil, hingga industri bahan bangunan.
“Tahun lalu Kota Sorong hanya mendapat kurang dari 100 unit, sekarang menjadi 607 unit. Ini peningkatan yang sangat signifikan,”ungkapnya.
Ia menegaskan untuk pengawasannya seluruh pihak, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan media, untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
