SORONG,sorongraya.co-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan menyerahkan 7 unit motor dinas kepada para Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai upaya memperkuat pengawasan hutan di lima kabupaten dan satu kota, penyerahan dilakukan oleh Gubernur Elisa Kambu usai upacara HUT ke-3 Provinsi Papua Barat Daya di Alun-alun Aimas, Senin (8/12/2025).
Gubernur Elisa Kambu menekankan mengingatkan bahwa hutan adalah aset berharga bagi generasi mendatang.
“Membangun Papua Barat Daya adalah tanggung jawab bersama. Kita membutuhkan pembangunan, tetapi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, pentingnya menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan.
“Kita boleh gunakan hasil hutan untuk kesejahteraan, tetapi kita tidak boleh merusak. Pemerintah wajib memastikan hutan dijaga. Motor dinas ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memperlengkapi petugas,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan para Polhut, agar menjaga integritas serta menggunakan fasilitas dinas secara bertanggung jawab.
“Saya ingin teman-teman petugas menumbuhkan integritas. Anda bertanggung jawab untuk banyak orang, untuk masa depan anak cucu kita. Fasilitas ini digunakan untuk kepentingan tugas, bukan pribadi. Jaga baik-baik, anggap ini milikmu sendiri, amanah yang Tuhan percayakan,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu juga mengingatkan risiko bencana ekologis yang dapat terjadi apabila hutan tidak dijaga. Ia menyinggung berbagai peristiwa bencana yang pernah terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di Papua.
“Kita baru melihat di Sumatera, Aceh dan daerah lain. Kita juga pernah mengalaminya di Wondama, Jayapura dan Sentani. Pengalaman ini menjadi guru bagi kita, karena itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga hutan demi keberlanjutan daerah ini dan keselamatan generasi mendatang,” ujarnya
Ssmsntara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menjelaskan, fasilitas kendaraan ini merupakan bagian dari dukungan program RBC Dana Red Plus untuk Papua Barat Daya.
“Kita fokus pada lima kabupaten dan satu kota. Ada 7 unit yang akan dibagikan bertahap dan kita lihat petugas Polhut yang dipercaya untuk menggunakannya,” kata Julian.
Kelly Kambu berharap, bntuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan hutan di daerah tersebut.
Lebih lanjut Julian mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat perintah dari Dirjen Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pengaturan pemanfaatan kayu atau pohon alami yang berada diatas tanah adat.
Dalam aturan tersebut, kayu tidak lagi diperbolehkan untuk diangkut atau diproses melalui mekanisme sipul.
“Kami sudah rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap kepada 17 industri sekunder untuk tidak lagi mengambil kayu dari masyarakat adat atau dari pohon tumbuh alami diatas tanah adat. Mereka harus mengambil dari industri primer, kami akan menjaga di pelabuhan bersama-sama. Kalau sumber kayunya tidak resmi, maka akan kami hentikan,”tutup Kelly. (***)
