SORONG, sorongraya.co-Banjir yang terus melanda Kota Sorong selama lebih dari 25 tahun berdampak besar terhadap menurunnya nilai investasi masyarakat, khususnya masyarakat yang menginvestasi tanah dan rumah.
Eddy Mangun, Warga Sorong yang tinggal di kawasan Malanu mengungkapkan bahwa pendangkalan di hilir dan muara Kali Remu menjadi salah satu penyebab utama banjir yang tak kunjung teratasi.
“Dulu waktu saya masih kecil, air di sekitar sini masih dalam, perahu pun bisa masuk. Tapi sekarang, terutama di Muara Kali Remu, sudah terjadi pendangkalan. Akibatnya, saat air laut pasang dan air hujan turun, air tidak bisa mengalir lancar. Air tertahan, bahkan bisa kembali naik dan menyebabkan banjir,” ujarnya kepada awak media baru-baru ini.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah yang telah memasang talut dan membuat saluran air. Namun menurutnya, jika masalah di hilir tidak ditangani secara tuntas, banjir akan tetap terjadi.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa banjir sudah terjadi sejak tahun 2000 dan hingga kini belum ada solusi menyeluruh. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat yang telah berinvestasi di bidang properti.
“Kami bangun rumah, beli rumah, itu kan investasi. Tapi kalau setiap tahun kebanjiran, nilai rumah menurun. Kami rugi, baik secara ekonomi maupun psikologis,” ujarnya.
Kondisi banjir yang berkepanjangan juga dinilai menghambat masuknya investor ke Sorong. Padahal, sebagai kota jasa yang kini telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Sorong sangat bergantung pada sektor jasa dan pengembangan kawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Investor pasti berpikir dua kali kalau melihat kota ini selalu banjir. Kita ini kota, bukan kabupaten yang punya sumber daya alam besar. Kalau banjir terus, siapa yang mau berinvestasi?” tegasnya.
Ia berharap, dengan status Sorong sebagai ibu kota provinsi, koordinasi dengan kementerian bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Ia juga mendorong adanya kerja sama lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan banjir, mulai dari muara hingga kawasan pelabuhan.
“Kalau dulu harus ke provinsi dulu, sekarang kan bisa langsung dari kota ke kementerian. Mari kerja bersama. Masalah di muara harus diselesaikan, supaya air bisa mengalir lancar dan banjir tidak terjadi lagi,” tutupnya Eddy.
