SORONG, sorongraya.co, Ratusan Warga bakar lima rumah bantuntuan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya di Desa Umiyal, Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Sabtu, 20 September 2025.
Aksi ini diduga bentuk penolakan keras terhadap klaim tiga pulau sengketa yakni Pulau Sain, Kiyas, dan Piyai yang diklaim oleh Pemkab Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari wilayah administrasinya.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Umiyal, Rahmat Saptu dalam pernyataannya menyebutkan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat yang telah lama memendam keresahan terhadap klaim sepihak tersebut.
“Protes ini dilakukan oleh warga sebab kesal dengan klaim Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap tiga pulau yang berada di Pulau Gebe,” tegas Rahmat Saptu Dalam video yang beredar dan berdasarkan informasi yang dihimoun sorongraya.co, 21 September 2025.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa penyelesaian konflik ini akan tetap mengikuti jalur hukum dan prosedur kenegaraan yang berlaku.
“Ya, kita ini kan hidup di Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Kita akan melanjutkan proses ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang nantinya memfasilitasi pembahasan antara Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku Utara,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu kepada awak media, Senin, 22 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk peninjauan lapangan dan pengumpulan dokumen lengkap yang akan diserahkan langsung ke Kemendagri.
“Kami siap berangkat besok. Saya sendiri yang akan pimpin tim ke Jakarta. Dokumen sudah lengkap, sudah ada hasil rapat bersama masyarakat adat dan Pemkab Raja Ampat,” terangnya
Gubernur Elisa Kambu menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan untuk mengembalikan tiga pulau tersebut akan membuahkan hasil. Ia mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi-aksi yang bisa memperkeruh suasana.
“Kami berharap tidak ada aksi lagi. Kita akan ikuti prosedur yang ada. Tugas kita sekarang adalah mendorong Pemerintah Pusat agar segera memfasilitasi pertemuan resmi antarprovinsi,” jelasnya.
Ditambahkannya bahwa, dirinya optimis bahwa sengketa 3 pulau antara Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Papua Barat Daya akan dimenangkan Provinsi Papua Barat Daya.
“Saya percaya bisa, kita tetap melalui mekanisme yang ada,”tutupnya. (*).
