SORONG, sorongraya.co- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepengurusan di tubuh KNPI PBD.
Hal ini disampaikan Sekretaris Carateker KNPI PBD, Isack Yable, kepada awak media Rabu, 20 Agustus 2025.
“Kami tegaskan bahwa KNPI PBD tidak pernah ada dualisme. Kami adalah kepengurusan KNPI yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI Ryano Pandjaitan dan Sekjen Alvonso Bonara,” tegas Isack.
Ia meminta kepada Jois Kambu agar bersikap dewasa dan bijak dalam menyikapi persoalan organisasi. Isack menegaskan, pihaknya tidak pernah mengenal Jois sebagai Ketua KNPI Papua Barat Daya.
“Jois Kambu harus cerdas melihat dinamika ini. Dualisme dari mana ke mana? Harus dijelaskan biar publik tahu. Jangan terus-menerus membuat berita bohong soal KNPI Papua Barat Daya,” ungkap Isack.
Sebagai sekretaris, ia juga menyayangkan pernyataan Jois yang dinilai tidak memahami organisasi, namun terkesan ingin menjadi penyelamat. Terlebih lagi, Jois disebut tidak berhak mengintervensi pendanaan dari pemerintah kota maupun kabupaten terkait program kepemudaan.
“Jois Kambu tidak punya hak untuk mengintervensi pembiayaan atau pendanaan yang diberikan pemerintah daerah. Sesuai aturan, penerima hibah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas penggunaannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Isack menjelaskan bahwa dirinya bersama Ketua KNPI PBD, Edi Wijaya Karokaro, terus menjalankan amanat organisasi tanpa bergantung pada hibah pemerintah provinsi.
“Kami sudah melakukan konsolidasi organisasi, mulai dari pembenahan KNPI Maybrat melalui Rapim, Musda hingga pelantikan. Begitu juga KNPI Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, yang pekan ini melaksanakan pelantikan. Selanjutnya, DPD KNPI Kota Sorong, Tambrauw, dan Raja Ampat akan segera melaksanakan Rapim dan Musda. Semua ini kami lakukan atas dasar tanggung jawab, tanpa bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,”tutup Isack.
