SORONG, sorongraya.co – Pasca pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Oktober 2024, hingga kini DPRD Kota Sorong belum memiliki ketua secara definitive atau tetap. Hal ini tentu berpengaruh dalam segala penyelenggaraan pemerintahan daerah akan stagnan, karena secara kelembagaan, DPRD belum mempunyai pimpinan.
Direktur Lembaga Tunas Bangsa Papua Barat Daya, Muhajir Rumadan mengatakan konflik internal partai politik khususnya untuk mengusulkan dan menentukan pimpinan DPRD secara langsung atau tidak langsung, berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dan sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan.
“Setiap tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selalu terkait juga dengan DPRD, baik dalam rangka memberikan pertimbangan maupun persetujuan. Keeratan hubungan kerja dan sekaligus mitra kerja, maka kelembagaan DPRD menyangkut status anggota dan pimpinan harus mempunyai legal standing atau kedudukan yang telah disahkan,” tutur Muhajir kepada sorongraya.co. Minggu 26 Januari 2025.
Menurut Muhajir, pimpinan sementara DPRD secara umum hanya berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan dalam rangka penetapan pimpinan DPRD definitif. Kata Dia, partai politik dalam menentukan pimpinan DPRD jangan mementingkan kepentingan perorangan atau golongan, karena semakin lama partai mengusulkan dan menentukan pimpinan DPRD, maka berpengaruh kepala penyelenggaraan pemerintahan dearah.
“Rakyat di Kota Sorong membutuhkan kerja-kerja nyata DPRD yang telah dipilih oleh masyarakat, tetapi sampai sekarang kerja-kerja kedewanan belum kelihatan. Jangan hanya karena kepentingan pribadi sehingga mengorbankan kepentingan rakyat,” tegas Muhajir.
Oleh karena itu Muhajir menyarankan agar partai pemenang pemilu 2024 di Kota Sorong segera menentukan siapa yang dipercayakan untuk diusulkan menjadi ketua DPRD, sehingga dapat menjalankan tugas kedewanan secara baik.
