Uncategorized

Dinkes Sosialisasi GPDK Provinsi Papua Barat Daya

×

Dinkes Sosialisasi GPDK Provinsi Papua Barat Daya

Sebarkan artikel ini

SORONG,sorongraya.co- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Barat Daya menggelar sosialisasi urgensi pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024-2044 di Hotel Aston Sorong, Jumat, 08 Desember 2023

Kegiatan tersebut diikuti oleh para stakeholder terkait, antara lain perwakilan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi,dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinkes P2KB Provinsi Papua Barat Daya Hansen Suu mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat strategis untuk membangun persepsi yang sama antara para pihak tentang pentingnya isu kependudukan terkait dinamika maupun fenomena dalam pembangunan daerah.

“Sebagaimana tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk, sehingga mampu menjadi faktor penting dan utama dalam mencapai kemajuan bangsa,” ungkapnya.

Hansen menambahkan, dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan, maka grand design pembangunan kependudukan dengan lima pilarnya yakni pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk dan pembangunan basis data kependudukan, menjadi jembatan untuk menjawab harapan yang terukur dalam mendorong pencapaian pembangunan kualitas sumber daya manusia.

“Upaya ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanpa terkecuali karena dokumen GDPK ini strategis untuk mendorong dan mempertajam indikator-indikator pembangunan kependudukan dengan pendekatan people centered development,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih (UNCEN) Dr. Ir. Imanuel J.R. Rumbewas, M.Si., menjelaskan bahwa GPDK merupakan dokumen perencanaan pembangunan kependudukan yang disusun secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

“GPDK berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan kependudukan di berbagai tingkatan pemerintahan,” kata Rumbewas.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.