SORONG,Anggota DPR Papua Barat, Abdullah Gazam angkat bicara terkait rencana pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya (PBD) di Atadion Wombiak kilo meter 16 yang menuai pro kontra,ia mengatakan semua pihak harusnya mendukung bukan malah menolak.
Gazam melalui siaran persnya minggu malam, 18 Juni 2023 mengatakan, satu hal yang perlu dipahai. bahwa Provinsi yang baru terbentuk mesti dukungan penuh secara bersama-sama dalam segala aspek termasuk di dalamnya pembangunan sarana prasarana yang memadai, salah satu diantaranya adalah pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Kantor MRP PBD dan kantor DPR PBD.
“mestinya kita bersyukur dan berterima kasih karena oleh pemerintah akan ada kompensasi pembangunan stadion baru yang lebih layak dan representatif lagi di Aimas yang tentu jaraknya juga tidak terlalu jauh dari yang ada saat ini, ” ujar Gazam.
Gazam juga menjelaskan, mengingat stadion Wombiak yang selama ini secara kasat mata tidak pernah diperhatikan dan seakan ditelantarkan begitu saja padahal itu merupakan salah satu aset pengembangan bakat olahraga anak muda di tanah Malamoi ini tapi sayang sekali tidak pernah diperhatikan, maka ini adalah momentum tepat untuk pemerintah menaruh perhatian serius pada sektor olahraga dengan menghadirkan sebuah stadion yang lebih representative.
“Salahnya di mana rencana pembangunan kantor gubernur di situ, Perlu diketahui bahwa tanah stadion Wombiak KM 16 itu awalnya adalah milik pemerintah kabupaten Sorong seluas 55 hektar tapi kemudian telah diserahkan kepada Pemkot Sorong. Nah oleh Pemerintah kota Sorong menyerahkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua barat untuk keperluan pembangunan kantor Gubernur PBD, “tambahnya.
Dengan lantang, Gazam mengakatakan juga Kalau yang punya kewenangan saja sudah menyerahkan dengan tangan terbuka, kenapa kita harus protes.
Kalau soal khawatir dengan Stadion Wombiak yang akan di rusak, bukankah oleh pemerintah Provinsi PBD telah menggaransikan untuk pembangunan stadion baru yang lebih pantas dan representative nantinya.
“Saya kira segala sesuatu kalau dibicarakan baik-baik dari hati ke hati pasti akan menemukan jalan keluarnya, tidak mesti apa-apa harus melalui demonstrasi yang seakan akan ini ada persoalan besar yang sangat membahayakan bagi kelangsungan pembangunan daerah ini, “ucapnya yang kerap disapa AG.
Gazam mengajak semua bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun provinsi yang baru ini dengan hati yang bersih bukan dengan emosi atau sentimen tertentu yang pada akhirnya merugikan kita semua terutama masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa.
Soal mengapa tidak menggunakan tanah di KM 18, dikarenakan kepemilikan sertifikat tumpang tindih dan sudah banyak sertifikat atas nama masyarakat. Maka pilihan lokasi pembangunan di KM 16 adalah solusi terbaik karena posisinya sangat strategis dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat di wilayah Sorong Raya.
Berkaitan dengan anggaran pembangunan kantor gubernur dan kantor pemerintahan lainnya di kilo 16 itu seluruhnya dibebankan oleh APBN mulai tahun 2023 sampai 2024 sehingga sama sekali tidak menyentuh APBD provinsi. Pemerintah daerah sifatnya hanya menerima kunci setelah kantornya telah selesai dibangun, tutup Gazam.
