PolitikTanah Papua

Kunjungan Komisi II DPR RI Guna Mendapatkan Informasi yang Berimbang

×

Kunjungan Komisi II DPR RI Guna Mendapatkan Informasi yang Berimbang

Sebarkan artikel ini

SORONG,sorongraya.co- Menanggapi rencana Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kota Sorong sebagaimana yang beredar di media sosial. Menurut Ketua Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie hal itu sangat positif.

” Kami welcome dengan kehadiran Komisi II DPR RI di Papua Barat Daya sehingga bisa melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya,” ungkapnya saat ditemui, Jumat sore, 09Juni 2023.

Lebih lanjut dikatakannya, kedatangan Komisi II DPR RI juga sekaligus untuk mendapat informasi yang berimbang terkait kondisi yang terjadi saat ini.

Yanto menyebut bahwa kunjungan Komisi II DPR RI merupakan hal yang biasa. Itu sudah menjadi tugas pokok mereka mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk di Daerah Otonom Baru (DOB).

” Yang dikunjungi Komisi II DPR RI pastinya tidak hanya Papua Barat Daya saja, tetapi juga Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah,” ujarnya saat ditemui di salah satu kafe di Kota Sorong.

” Kami welcome dengan kedatangan Komisi II DPR RI, supaya tidak agi ada kucing dalam karung, tidak lagi ada dusta diantara kita,” tambahnya.

Alumni USTJ Jayapura ini memastikan bahwa Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad pasti akan melaporkan tugas-tugas gubernur yang sudah di evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya menggelar demonstrasi selama dua hari di kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Demo tersebut bertujuan meminta dan memdesak Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali dan mencabut Keppres Nomor 122/P tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

Meminta dan mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot dan mengganti Menteri dan Kepala Badan Investasi Nasional serta Menteri Dalam Negeri sebagai aktor yang mengurus dan ikut menghancurkan Provinsi Papua Barat Daya.

Meminta dan mendesak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI hadir di Sorong agar ikut melihat dan menyaksikan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.