SORONG,sorongraya.co- Tudingan yang dialamatkan salah satu aktivis yang mempertanyakan kinerja daripada Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Daya, ditanggapi serius oleh Kuasa Hukum George Dedaida, Fernando Ginuni.
Dalam konfrensi pers semalam, Fernando Ginuni menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun kepemimpinan Ketua Fraksi Otsus, baru kali ini George Dedaida mampu menghasilkan produk Perdasus dan Perdasi.
” Ada 16 produk Rancangan Perdasus dan Perdasi yang sudah masuk ke Kementrian Dalam Negeri dan telah terregister,” kata Fernando Ginuni.
Fernando menilai, sebaiknya sebelum menyampaikan pernyataan dan di pablis oleh media, harus dicek dulu apakah produknya sudah ada atau belum.
Jadi, kalau menyampaikan sesuatu harus di dukung sama data yang valid, bukan asal bunyi,” ujarnya saat ditemui di kilometer 10.
Fernando menuding, anda yang berbicara ini mengerjakan produk pilitiknya siapa. Jika mau berbicara, mari kita diakusi, bila perlu diskusi dalam forum terbuka.
” Untuk menjawab tudingan si aktivis tadi, dalam waktu dekat George Dedaida akan mengadakan dialog publik guna memaparkan produk Perdasus dan Perdasi,” kata Fernando.
Fernando menambahkan, George Dedaida dan rekan-rekan di fraksi Otsus telah menghasilkan seauatu, sedangkan yang menuding, apa yang sudah dihasilkan.
” Betul ini tahun politik, alangkah baiknya jika menyampaikan kritikan disertai data. Perlu dipahami juga bahwa pask George Dedaida tidak anti dengan yang namanya kritik,” tegas Fernando.
” Anda harus punya bukti ketika menyampaikan kritik, tidak bisa seenaknya begitu saja,” tambahnya.
Fernando meminta agar yang bersangkutan menyiapkan data sehingga nantinya bisa di sharing pada saat dialog terbuka nanti.
” Mengkritisi sesuatu boleh-boleh saja asalkan menghasilkan solusi, jangan asal mengkritisi saja,” ujarnya.
Selaku kuasa hukum, kami akan mengambil langkah hukum terhadap upaya mencemarkan nama baik klien kami.
” Kritikan seharusnya menghasilkan solusi bukan pencemaran nama baik terhadap orang lain,” tutur Fernando.
Diakui oleh Fernando bahwa 16 rancangan perdasus dan perdasi ini telah disahkan tahun 2022 lalu.
Adapun 16 raperdasus dan raperdasi yang dihasilkan, kata Fernando, antara lain raperdasus penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Raperdadus tentang perlindungan hak kekayaan intelektual orang Papua, raperdasi tentang tata cara pemilihan anggota MRP, raperdasi tentang komisi hukum atau ad hoc, perubahan ketiga tentang Perda Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
” Yang selanjutnya perdadus tentang riset dan inovasi daerah, raperdadus tentang pengelolaan dan pengawasan ekosistem esensial mangrove di wilayah Papua Barat, raperdasus tentang usaha perekonomian di Papua Barat yang memanfaatkan SDA, tata cara pertimbangan Gubernur terhadap perjanjian internasional, perubahan atas perdasus atas daerah provinsi Papua Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan DBH SDA Migas Antara Provinsi, Kota dan Kabupaten,” bebernya.
Selain itu, tujuh raperdasus dan perdasi lainnya, yaitu perdasi tentang pelayanan penempatan dan perlindungan naker di provinsi Papua Barat, raperdasus jaminan perlindungan tenaga kerja bagi hohorarium daerah, baperkam dan bamuskam. Perdasi tentang perubahan atas Perdasus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian DPR, raperdasus pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah OAP di provinsi Papua, raperdasus tentang perseorangan penjamin kredit daerah provinsi Papua dan rancangan peraturan daerah tentang tata ruang provinsi Papua Barat tahun 2021 dan 2041,
” Ini produk raperdasus dan raperdasi terbanyak yang dihasilkan. Masih ada raperdasus lainnya yang dalam waktu dekat mendapatkan nomor register,” kata Fernando.
