SORONG,sorongraya.co- Meskipun Pemilihan Umum masih jauh tepatnya tahun 2024, tidak lama lagi masa jabatan Kepala Daerah yang ada di seluruh Indonesia berakhir. Selanjutnya roda pemerintahan akan dijalankan oleh penjabat (caretaker) yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri untuk jabatan Gubernur. Sementara untuk Wali Kota dan Bupati dipilih Aparatur Sipil Negara (ASN) senior yang masih aktif bertugas di Provinsi.
Meski Pemilu masih jauh namun panasnya suasana politik mulai terasa tatkala bermunculan spekulasi tentang siapa yang akan disiapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi penjabat (caretaker) Gubernur Papua Barat hingga tahun 2024.
Ada sejumlah nama yang informasinya telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat, dua diantaranya yakni Paulus Waterpauw, mantan Jendral Bintang Tiga dari korps Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Prof. Dr. Agustinus Fatem, S.T., MT, ASN aktif yang kini bertugas di Komisi Kementrian PAN RB.
Munculnya nama yang kedua ini menurut sejumlah kalangan pemuda yang ada di wilayah Sorong Raya sangat di respon secara positif mengingat sosok ini merupakan salah satu tokoh terbaik yang masih aktif berdinas sebagai ASN.
” Kami sangat mendukung apabila Prof. Dr. Agustinus Fatem, ST., MT menjadi penjabat atau caretaker Gubernur Papua Barat,” kata Ketua PMKRi Sorong, Yance Yesnath, Selasa, 19 April 2022.
Menurutnya, dengan modal sebagai ASN murni yang masih aktif berdinas sebagai ASN menjadi peluang bagi bapak Agustinus Fatem di tunjuk sebagai penjabat (caretaker) Gubernur PB.
Yance menegaskan bahwa pihaknya tidak sepakat jika pemerintah menunjuk pejabat yang memiliki latar belakang TNI-Polri atau pejabat yang merupakan titipan Partai Politik.
” Bapak Agustinus Fatem sangat pantas dan layak menjadi penjabat Gubernur Papua Barat,” ujar Yance.
Dukungan serupa pun disampaikan Ketua Pemuda Katholik Kota Sorong, Roy Mundus Nauw.
Dia menyampaikan bahwa yang pantas menjadi penjabat Gubernur Papua Barat adalah ASN yang masih aktif berdinas. Karenanya, kami memberikan dukungan penuh kepada bapak Agustinus Fatem.
Roy mengingatkan, apabila penjabat Gubeenur PB nantinya adalah pejabat yang berlatar belakang TNi-Polri kami kuatir, roda pemeeintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
” Kami menolak jika posisi strategis ini di kasih kepada pejabat titipan, yang erat kaitannya dengan kepentingan politik. Penjabat Gubeenur Papua Barat harus berlatar belakang ASN murni,” tegasnya.
