SORONG,sorongraya.co- Maraknya aksi penolakan terhadap pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) maupun pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua kontras dengan pernyataan sikap Lambert Jitmau yang mundur sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam pernyataan sikapnya, Jumat, 01 April 2022, Lambert Jitmau menyatakan mundur dan sesegera mungkin pihaknya akan mengembalikan Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) kepada Gubernur Papua Barat.
Lambert beralasan mundur sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran PBD dikarenakan Gubernur Papua Barat tidak memberikan dukungan.
” Saya segera kembalijan SK sebagai ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya kepada Gubernur Papua Barat. Selanjutnya kewenangan Gubernur untuk menunjuk kepala daerah siapa di wilayah Sorong Raya sebagai ketua tim pemekaran,” ujar Lambert.
Lebih lanjut menurut dia, perjuangan pemekaran Papua Barat Daya adalah janji politik gubernur Papua Barat pada kampanye lima tahun lalu. Akan tetapi sampai saat ini tim percepatan pemekaran PBD yang mendapat SK tidak mendapat dukungan dari gubernur Papua Barat.
” Dalam hal ini dukungan finansial maupun dorongan untuk berkoordinasi serta berkomunikasi dengan Kementerian terkait agar proses pemekaran DOB yang menjadi perjuangan bersama selama ini dapat terwujud,” kata Lambert.
Lambert menilai, aksi penolakan pemekaran DOB Papua Barat Daya yang merupakan konspirasi pihak-pihak tertentu semakin marak. Bahkan dirinya sampai di hina dan di caci maki.
Di sisi lain, gubernur Papua Barat dan kepala daerah lainnya yang ada di wilayah Sorong Raya tidak di deno.
Dengan mengembalikan SK kepada gubernur Papua Barat agar saya tidak di olok-olok oleh kelompok konspirasi menolak pemekaran DOB.
” Saya nyatakan mendukung dan siap menjalankan apa pun keputusan negara. Saya tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan itu harga mati,” tegas Lambert.
