SORONG, sorongraya.co – Ketua Lembaga Pengkajian Pendidikan Pembangunan Nusantara (LP3N) Papua Barat, Muhdar Ikhsan Weul memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi yang berniat untuk memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.
Bagi Muhdar, pemekaran DOB tentunya sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan di daerah. Sepertihalnya membuka akses transportasi penghubung antar daerah.
“Ini luar biasa, sebenarnya pemekaran DOB dinantikan oleh masyarakat Papua, Saya berikan apresiasi. Kalau bisa ini segera direalisasi, jadi bukan hanya sekedar janji,” tutur Muhdar saat menggelar diskusi di Rumah Kopi, Kota Sorong. Sabtu 2 November 2019.
Dengan dimekarkan sejumlah daerah di Tanah Papua diharapkan dapat memberikan ruang untuk masyarakat papua lebih maju terutama bidang Infrastruktur, Pendidikan, Sumber Daya Alam (SDA), ekonomi dan kebudayaan.
Meski kata Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian bahwa daerah yang sudah siap untuk dimekarkan adalah Papua Selatan, namun bagi Muhdar, Presiden dan Mendagri juga harus ketahui bahwa khusus wilayah kepala burung, yang mencakup sorong dan sekitarnya jauh lebih siap untuk dimekarkan.
“Dari segala segi wilayah sorong sangat siap untuk dimekarkan menjadi Papua Barat Daya. PBD inikan sudah diperjuangkan oleh para tokoh politik sudah sejak beberapa tahun silam, bahkan sudah dibentuk tim percepatan pemekaran PBD. Sehingga mentri sudah harus paham betul wilayah sorong raya sudah sangat siap dari segala aspek,” pungkas Muhdar.
Jika dilihat dari letak geografis, Tanah Papua merupakan salah satu wilayah paling luas di Indonesia. Sehingga untuk membentuk DOB bisa mencapai tiga bahkan empat daerah. Hanya saja harus diperhatikan daerah mana yang paling siap untuk dimekarkan, karena hal ini juga dilihat dari kesiapan anggaran sejauh mana.
“Tanah Papua ini paling luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran merupakan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan. Saya yakin masyarakat Papua sangat menginginkan adanya pemekaran DOB,” pungkasnya.
Seperti yang dilansir KOMPAS.com Presiden Joko Widodo setuju ada pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat. Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa bulan lalu 10 September 2019. Dalam pertemuan itu, awalnya para tokoh Papua yang hadir meminta agar ada pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat.
“(Permintaan) pertama, meminta adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mewakili para tokoh yang hadir saat itu.
Jokowi pun menyetujui pemekaran itu. Namun, Ia hanya menyetujui dua atau tiga wilayah. “Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, perlu ada kajian mendalam di balik rencana pemekaran suatu wilayah. Sementara dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengaturnya. “Ini, kan, perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya senang ada usulan itu dari bawah,” ucapnya. [red]
