SORONG. sorongraya.co – Gejolak pemerintahan di Kabupaten Maybrat terus dikorek oknum-oknum yang berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Hal ini diakui salah satu tim pemenangan SAKO, yang tergabung dalam Tim Mansinam, Kornelius Kambus saat menghubungi waratwan pada Selasa, 21 November 2017.
Kornelius atau yang biasa disapa Koni ini menjelaskan, di Kabupaten Maybrat saat ini seperti ada ketidak harmonisan penyelenggara birokrasi. Sebenarnya pelaksanaa Pilkada telah usai, pasangan Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu (SAKO) terpilih untuk seluruh masyarakat di Maybrat, tetapi ‘mereka’ dari tim kerja melihat ada dualisme yang dibuat-buat oleh oknum-oknum tertentu.
“Seharusnya, dalam pelaksanaan birokrasi, setiap pimpinan SKPD harus membuat laporan secara intensif kepada bupati. Misalnya, dari kepala seksi melapor ke kepala bagian, kemudian kepala bagian melapor ke kepala badan atau dinas. Setelah itu, kepala dinas atau kepala badan harus melapor ke sekda atau bisa langsung ke bupati. Sekdapun, harus melapor ke bupati apabila ada kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Namun saat ini hal itu tidak berjalan dan sepertinya ada tuan lain yang mereka sembah,”ujar Koni Kambu.
Para pejabat yang saat ini menyandang jabatan tidak boleh membuat keputusan atau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan tanpa sepengetahuan bupati, sebagai top leader di Kabupaten Maybrat. Cara kerja seperti ini yang menurutnya akan mengganggu harmonisasi pemerintahan dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan menjadi korban.
“Bupati terpilih oleh rakyat dan pejabat siapapun harus menghormati beliau sebagai pimpinan daerah. Jika kinerja seperti ini masih dipertahankan, maka akan ada teguran dari bupati. Dan apabila teguran pertama, kedua dan ketiga tidak digubris, maka pasti akan ada langkah tegas yang diambil seperti sanksi administratif,” jelasnya.
Lanjutnya, jika pejabat menghargai bupati dan wakil bupati terpilih, serta selalu berkoordinasi terkait pemerintahan, maka kedepan yang bersangkutan akan dipakai lagi dalam melaksanakan visi dan misi limatahun kedepan.
Kepada para ‘oknum’ yang masih melakukan kinerja di luar dari pengetahuan bupati dan tanpa koordinasi, Kambu menyarankan untuk bertobat dan mengikuti alur kepemimpinan yang ada.
Jika orang-orang seperti ini masih dipakai, menurut Koni, sudah dipastikan pemerintahan di Kabupaten Maybrat akan amburadul dan visi misi yang dicanangkan bupati dan wakil tak akan berhasil.
“Kami suda mengantongi nama-nama oknum yang berseberangan dengan bupati. Apabila tidak berubah, maka di 6 bulan periode pemerintahan bupati dan wakil bupati, maka akan ada langkah tegas yang diambil. Dan dalam waktu dekat kami akan segera audience dengan bupati untuk membicarakan hal ini. Apabila langkah ini sudah berjalan, tidak boleh mengatakan bahwa bupati atau wakil bupati arogan, karena para oknum tersebut yang tidak menyadari apa yang mereka lakukan saat ini,” ujar Kambu. [red]
