SORONG,sorongraya.co- Melihat dinamika yang berkembang selama 6 bulan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Tim Deklarator selalu berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad.
” Dengan koordinasi yang intens ini, diharapkan dapat menunjang pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya kedepan agar lebih baik,” kata Zainuddin dari Tim Deklarator Perjuangan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya semalam.
Zainuddin menegaskan, jika ada elit-elit politik daerah yang mempersoalkan tentang demo dan lain sebagainya, Tim Deklarator menyatakan sikap tidak terlibat.
Menurut Zainuddin, apa yang dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.
” Apa yang diprogramkan oleh Penjabat Gubernur, Tim Deklarator sangat mendukung,” ungkapnya.
Zainuddin tak membenarkan jika ada elit-elit politik lokal atau daerah yang mengatasnamakan Tim Deklarator mendukung demo yang berlangsung di kantor gubernur Papua Barat Daya.
” Sekali lagi dengan tegas kami nyatakan tidak terlibat dalam demo tersebut. Kalaupun ada yang mengatasnamakan Tim Deklarator itu adalah pribadinya sendiri,” terangnya.
Menanggapi demo yang berlangsung dua hari ini, Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Doberay, Abner Ijie mengajak, seluruh masyarakat yang ada di provinsi Papua Barat Daya menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif.
” Setiap kebijakan yang dibuat oleh penjabat gubernur tetap di dukung oleh Tim Deklarator,” ujar Anter Ijie saat ditemui di Hotel Luxio semalam.
Lebih lanjut dikatakannya, sebagai pengurus dewan adat masyarakat Doberay, kami menginginkan situasi yang kondusif.
” Kalaupun terjadi demo selama dua hari, itu merupakan hal yang biasa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, sebaiknya kita harus memahami situasi yang berkembang saat ini,” ungkapnya.
Abner berharap, kita semua dapat bersinergi menjaga situasi di Papua Barat Daya, provinsi termuda yang baru berjalan 6 bulan ini.
Di tempat yang sama, Juru Bicara Dewan Adat Masyarakat Doberay, Aristotels Kambu menyampaikan, aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang itu sebenarnya hak mereka sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Karena hal itu dilindungi UU.
” Saya pikir itu wajar-wajar saja, tapi kalau penyampaian itu menyangkut kinerja daripada seseorang pejabat gubernur tidak serta-merta kita harus mengatakan bahwa beliau itu tidak berhasil. Harus ada indikatornya,” katanya semalam.
Aristoteles menambahkan, yang kami tahu bahwa kinerja penjabat gubernur boleh di bilang 100 persen berhasil.
” Buktinya, ada beberapa kerja-kerja pisitif yang telah dilakukan penjabaf gubernur selama 6 bulan pemerintahan Papua Barat Daya berjalan,” ungkapnya.
Adik kandung dari Edison Kambu ini menyebut bahwa tidak lama lagi penjabat gubernur akan melantik 33 anggota terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP).
” Saya bahkan mendapat laoran dari sejumlah media dan lembaga yang ada di Jakarta bahwa kinerja dari penjabat gubernur Papua Barat Daya dan tiga DOB lainnya di Papua sementara berjalan. Jadi, kalau dikatakan tidak berhasil saya bingung,” kata Aris.
Aris kemudian mengingatkan bahwa hingga saat ini kinerja penjabat gubernur masih dalam batas wajar. Artinya, masih berada di dalam koridor aturan bahkan UU. Tidak melenceng sedikit pun.
” Yang namanya caretaker atau penjabat, tidak melulu hanya bekerja di sini. Apalagi perangkat yang paling penting belum terbentuk. Mau tak mau penjabat gubernur harus berkoordinasi dengan pemeeintah pusat,” ujarnya.
” Saya menilai bahwa koordinasi yang kerapkali dilakukan penjabaf gubernur ada positifnya juga. Semuanya kan untuk pembangunan dan kemajuan provinsi Papua Barat Daya,” tambahnya.
Jubir dewan adat masyarakat Doberay ini melihat dinamika yang sementara ada, kalau ada sekelompok orang yang merasa memiliki kepentingan dan lain sebagainya itu wajar.
” Mari kita sama-sama bergadengan tangan mengawal dan menjaga kebijakan penjabat gubernur ini supaya ke depan progresnya lebih baik ajak Aris.
Bahkan menurut dia, apabila ada yang beranggapan bahwa penjabat gubernur maju pada Pemilu 2024, kami pastikan bahwa hal itu tidak benar.
” Bukan ranah kita membicarakan hal itu. Tidak tepat kita bicarakan maju dan tidak. Yang jelas, kita sesama warga negara Indonesia, asli Papua dan non Papua harus menjaga hubungan baik,” kata Aris.
Aris berpesan, tidak ada kata yang tidak tepat selain bergandengan tangan bersama pemerintah membangun provinsi ke-38 ini supaya lebih baik dan dapat bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia.
