SORONG,sorongraya.co- Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sangat menyayangkan sikap Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang tidak memasukan beberapa nama untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Papua wilayah Doberay, Abner Ijie, Sabtu sore, 18 Maret 2023.
Abner Ijie mengaku, sudah dua kali Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andi Asmuruf telah memasukan sejumlah nama untuk diusulkan menduduki jabatan, tetapi hal itu tidak direspon.
Sementara usulan dari Tim Presidium dan Percepatan diakomodir oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. ” Kami sayangkan hal itu,” kata Abner Ijie.
Lebih lanjut Abner mengatakan, provinsi Papua Barat Daya inikan tidak hadir begitu saja. Ada perjuangan yang dilakukan oleh tim deklarator, presidium dan tim percepatan.
” Selaku pemerintah sejatinya bersikap adil dan bijaksana terhadap tiga tim kerja yang telah berjuang melahirkan provinsi PBD,” ujar Abner.
Diakui Abner bahwa tim deklaratorlah yang dari awal menggagas lalu berjuang. Seharusnya penjabat gubernur PBD memerhatikan hal itu.
” Ketika penjabat gubernur bersikap adil terhadap tiga tim ini, tentunya menjadi kewajiban kami untuk menjaga situasi keamanan di tanah Papua,” terangnya.
Sekretaris dewan adat masyarakat Doberay berharap, nama-nama yang sudah diserahkan bisa diakomodir oleh penjabat gubernur PBD.
” Kami tidak menekan melainkan berharap, mengingat keputusan sepenuhnya berada di tangan penjabat gubernur PBD,” tegasnya.
Abner menilai, latar belakng penjabat gubernur sangat jelas, pernah menjadi akademisi. Jadi, apa yang pernah diucapkan sebaiknya direalisasikan.
” Dengan waktu satu minggu kedepan, mewakili dewan adat masyarakat Doberay, saya berharap bapak penjabat gubernur PBD mendengar aspirasi kami,” ujarnya.
Sementara sekretaris panitia kongres deean adat masyarakat Doberay, Aris Kambu menyatakan bahwa pihaknya mendukung kepemimpinan penjabat gubernur PBD.
Aris meminta agar orang nomor satu di PBD tersebut mengakomodir permintaan tim deklarator. Hal ini perlu dilakukan guna menjaga keseimbangan situasi di Papua Barat Daya.
Meskipun kecewa dengan kebijakan penjabat gubernur PBD, dewan adat masyarakat Doberay tetap mendukung kebijakan penjabat gubernur PBD.
” Masyarakat adat Doberay memiliki hak adat atas MRP, DPR Provibsi dan DPRK, bukan masyarakat adat Papua dari wilayah lain,” tegas Aris.
” Kami masyarakat adat dari 7 suku inilah yang memiliki hak. Masyarakat dari wilayah adat lain sebaiknya menghargai hak kami,” tambahnya.
Adik kandung dari Agustinus Edison Kambu ini menyarankan kepada kelompok-kelompok yang saat ini menguasai konstelasi politik di PBD untuk tidak mengobok-obok hak kami orang Doberay.
” Mari kita bergandengan tangan menjaga keamanan di PBD dan mengawal oeata demokrasi yang pertama di provinsi ke 38 ini,” kata Aris.
” Provinsi PBD harus menjadi barometer bagi tiga provinsi lainnya yang ada di Papua,” tambahnya.
Sebelumnya, perwakilan sub suku Klabra, Gidion Kilmi menyampaikan, guna menyikapi dinamika politik yang saat ini berkembang di provinsi Papua Barat Daya, mari ciptakan suasana aman sehingga pelayanan masyarakat di pemerintahan provinsi Papua Barat Daya berjalan baik.
” Semua pihak harus mendukung kebijakan yang di ambil PJ Gubernur Papua Barat Daya bisa berjalan baik hari ini dan seterusnya,” ujarnya.
Di sisi lain perwakilan suku besarImekko Kota dan Kabupaten Sorong, Yulianus Saimar memberikan dukungannya sekaligus berterima kasih bahwa kami dilibatkan di dalam dewan adat masyarakat Doberay.
” Mari bergandengan tangan memajukan provinsi Papua Barat Daya ini,” kata Yulianus.
Sementara, perwakilan dari Moi Klin, Gerson Malak berpandangan, apa yang menjadi instruksi penjabat gubernur harus di dukung semua pihak.
” Kami memgapresiasi suku kami dilibatkan di dalam dewan adat masyarakat Doberay sehingga kami bisa memperjuangkan hak-hak adat kami,” kata Gerson.
