Scroll untuk baca artikel
MetroTanah Papua

Sudah Tepatkah Mendagri Sampaikan Permohonan Maaf Atas Kinerja Kurang Maksimal

×

Sudah Tepatkah Mendagri Sampaikan Permohonan Maaf Atas Kinerja Kurang Maksimal

Sebarkan artikel ini
(Sumber Foto Google)

SORONG,sorongraya.co- Menyoal permohonan maaf yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu atas kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dinilai kurang tepat.

Pasalnya, menurut Deklarator Perjuangan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andi Asmuruf, apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu tidak beralasan.

” Dia meminta maaf kepada siapa, masyarakat Papua Barat Daya ataukah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” kata Andi Asmuruf di Sorong sore tadi.

Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andi Asmuruf.

Andi Asmuruf juga mendukung kritikan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang menyatakan jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya tak layak dipertahankan asalkan hal itu dapat dijelaskan secara detail.

Menurut dia, idealnya implementasi dari UU Otonomi Khusus itu harus diikuti dengan pembentukan struktur Pemerintahan Otsus.

” Tapi, bisa dipahami bahwa jabatan Penjabat Gubernur memiliki waktu yang sangat singkat,” ujarnya.

Sebelumnya juga, alumnus Fakultas Hukum Univeraitas Cokroaminoto Yogyakarta ini tetap akan berjuang sekaligus mengawal praktik penyelenggaraan otsus di Papua Barat Daya.

Andi Asmuruf berharap, setelah pemerintahan devinitif terbentuk otonomi khusis di Papua Barat Daya bisa benar-benar dilaksanakan sesuai yang diharapkan masyarakat.

Mendagri Punya Andil Atas Kesalahan Tersebut
Sementara itu Sekretaris Tim Deklarator Muhammad Zulkifli menambahkan, tak semua yang dilakukan penjabat gubernur PBD saat ini salah sehingga Mendagri meminta maaf.

” Jika benar ada kesalahan bukan berarti itu kesalahan semata penjabat gubernur. Menteri Dalam Negeri punya andil atas kesalahan yang terjadi,” ujarnya.

Zulkifli juga mengingatkan bahwa perjuangan pemekaran provinsi PBD melewati waktu yang begitu panjang.

Perjuangan ini dimotori oleh tim deklarator yang mendapatkan SK dari Gubernur dan MRP provinsi Papua saat itu.

” Dari awal Kemendagri telah keliru menunjuk penjabat gubernur sebab prosesnya tak melibatkan tim deklarator. Jadi, kalau kemudian Mendagri meminta maaf atas hal itu secara tidak langsung mengakui kesalahannya dari awal,” tegas Kifli.

Ia menyebut bahwa perjuangan pemekaran provinsi PBD yang berlangsung selama 15 tahun 11 bulan dilakukan oleh tim deklarator, tentunya kami tahu provinsi ini mau dibawa ke arah mana.

” Yang kami sayangkan, mengapa pada waktu penunjukkan penjabat gubernur tim deklarator tidak dilibatkan oleh Kemendagri sehingga bisa memberikan pertimbangan,” ujarnya.

Sekretaris Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Zulkifli.

Tak hanya itu, Kifli pun menilai bahwa langkah dari Kemendagri menempatkan orang baru melaksanakan tugas memimpin provinsi baru ini kurang tepat. Disisi lain, waktu dua tahun tidak cukup untuk meletakkan pondasi pemerintahan.

Belum lagi koordinasi dengan 7 suku besar yang ada di Papua Barat Daya. Apakah hal itu berjalan maksimal atau tidak.

” Jika tidak, tentu akan menyita waktu penjabat gubernur sehingga pembangunan infrastruktur serta potensi ekonomi lainnya tidak maksimal,” kata Kifli.

Ia juga menyehut bahwa kesalahan ganda telah dibuat sendiri oleh pemerintah pusat, dua kali melantik orang yang sama dalam jangka waktu yang singkat.

Tak heran, jika kemudian Mendagri meminta maaf atas kinerja penjabat gubernur PBD yang dinilai kurang maksimal.

” Saya tak tahu apakah ada ruang untuk proses itu ataukah ini pembiaran. Kalaupun ada ruang, sangat naif pelantikan terjadi di Kementrian A dan B,” tutup Kifli.

Kifli menekankan ada pesan religi yang tersirat sebab sebagai umat beragama ketika seseorang diambil sumpah jabatan lalu berikrar melaksanakan jabatan tersebut belum selesai lalu berikarar lagi untuk jabatan lain hanya dalam waktu singkat.

Menurut hemat kami, ini pengingkaran atas nama Tuhan. ” Nila Setitik Merusak Susu Sebelablnga. ”

” Proses salah sudah pasti output salah, tujuan benar tapi cara salah ya tetap salah. Tujuan benar cara benar itu baru bena. Itulah standar untuk mendekati kebenaran,” ujar Kifli.

Ia lantas berharap, hal-hal demikian tak perlu lagi terjadi kedepannya sebab mencederai Sistem Ketatanegaraan di negara ini.

 

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.