SORONG, sorongraya.co – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Nomor Urut 4, Letjen TNI Purn Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje, menyerap aspirasi masyarakat di tiga lokasi berbeda.
Dalam kunjungan tersebut, ia menerima beragam keluhan, mulai dari sulitnya menembus seleksi TNI-Polri hingga kondisi pasar tradisional yang memprihatinkan.
Daniel, warga Pantai Saoka, mengeluhkan proses seleksi TNI-Polri yang dinilai tidak transparan. Ia berharap pasangan JOIN (Joppye-Ibrahim Wugaje) dapat membantu para pemuda dan diperhatikan.
“Kami setiap tes tentara, sampai di sana kami tidak diperhatikan. Memang walaupun ada orang dalam di sana, tetapi kalau sudah melihat amplop, oknum-oknum mereka tidak memperhatikan kami,” ujar Daniel.
Warga lainnya, Dolmince dari Distrik Saoka, menyampaikan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan para pedagang di pasar tradisional.
Dolmince juga mengeluhkan sepinya pembeli di pasar modern. Selain itu, ia juga meminta agar dibangun rumah sakit rujukan di Kota Sorong karena jarak ke rumah sakit rujukan di Aimas terlalu jauh.
Menanggapi aspirasi tersebut, Joppye Onesimus Wayangkau menjelaskan bahwa seleksi TNI-Polri berbeda dengan seleksi PNS. Persyaratan harus dipenuhi oleh calon dan perlu persiapan matang. Pemerintah daerah berperan penting dalam membantu persiapan tersebut.
“Kita (TNI) biaya terbatas untuk menyiapkan semuanya sehingga peran pemerintah harus ikut andil,” ujar Joppye.
Ia pun menjanjikan program bimbingan khusus bagi calon prajurit TNI-Polri jika terpilih nanti.
“Saya akan membuat bimbingan khusus untuk yang akan masuk tentara atau polisi supaya anak-anak terarah karena kalau mau tes lalu biasa-biasa saja, itu tidak akan diterima,” tegasnya.
Selain masalah seleksi TNI-Polri, Joppye juga menyoroti kondisi pasar tradisional di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Ia prihatin melihat kondisi pasar yang sepi pengunjung, infrastruktur rusak, dan kurangnya promosi.
“Kondisi pasar tersebut seperti hidup segan mati tak mau. Saya melihat sejumlah pasar sepi pengunjung, infrastruktur yang rusak, dan kurangnya promosi. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pasar tradisional,” pungkas Joppye.
