SORONG,sorongraya.co- Ratusan orang yang mengatasnamakan pendukung Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur dan Sekretariat Daerah Papua Barat Daya, Jumat, 13 Januari 2023.
Massa menuntut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya merevisi nama-nama pejabat yang nantinya ditempatkan di 22 OPD.
Dalam orasinya Koordinator Demo Yanto Amus Ijie menyampaikan kedatangan kami untuk bertemu dengan Bapak Gubernur Papua Barat Daya.
Kami datang dengan damai tidak membawa senjata tajam. Kami hanya ingin bertemu sengan Gubernur Papua Barat Daya.
” Kami tidak mau ada intervensi dari mantan-mantan pejabat yang saat ini ingin menempatkan orang-orangnya menduduki jabatan,” tegas Yanto Ijie.
Yanto menambahkan, aspirasi ini murni dari masyarakat Papua dan masyarakat Nusantara agar nantinya mereka jadi tuan di negerinya sendiri.
“Jangan merempas hak daripada masyarakat yang telah memperjuangkan pemekaran Provibsi Papua Barat Daya.” ujar Yanto Ijie.
Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua,” tambahnya.
Sementara itu Dominggus Jitmau menyampaikan, semua yang terjadi di sini tujuannya adalah untuk kepentingan tahun 2024. Banyak hal yang kurang baik terjadi.
Papua Barat Daya jangan sampai mengalami nasib dengan yang terjadi seperti pemerintah Kota Sorong yang sejak dulu hingga sekarang tak mampu berkembang baik.
” Penempatan pejabat sebaiknya melibatkan Tim Presidium dan Deklarator. Nanti dilihat siapa yang mampu barulah ditempatkan pada jabatan yang dimaksud,” kata Dominggus dalam orasinya.
Dominggus mengingatkan bapak gubernur Papua Barat Daya jangan mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Papua Barat Daya unruk semua orang, bukan untuk segelintir orang.
” Apakah kita semua mau bila nantinya nasib Papua Barat Daya sama dengan pemerintah Kota Sorong yang sejak 10 tahun ini sama sekali tidak memerhatikan rakyatnya,” ungkapnya.
Dominggus meminta kepada gubernur Papua Barat Daya melakukan review terhadap sejumlah nama yang nantinya akan mengisi jabatan pelaksana tugas.
Salah satu nama yang disebut adalah Harjito yang bukan orang asli Kabupaten Tambrauw. Begitu juga dengan pejabat yang mwwakili Kabupaten lain.
” Kami tidak mau orang-orang yang nantinya duduk sebagi pejabat tidak mampu mewakili aspirasi masyarakat Papua Barat Daya Cosmas Sedik.
Mewakili pemuda Tambrauw, Cosmas Sedik meminta kepada penjabat gubernur Papua Barat Daya untuk memerhatikan aapirasi orang asli Papua dan UU Otonomi Khusus.
” Ada ribuan rakyat yng mendukung bapak gubernur Papua Barat Daya. Provinsi ini untuk orang asli Papua dan maayarakat nusantara bukan orang-orang yang haus jabatan,” tegas Cosmas.
” Saya mewakili kaum perempuan meminta penempatan pejabat kenapa tidak dilakukan dengan melihat kemmpuan kaum perempuan asli Papua.
Kami perempuan asli Papua punya kemampuan. Jika sebelumnya tidak punya kemampuan di pemerintahan sebelumnya jangan ditempatkan menduduki jabatan di pemprov PBD,” kata perwakilan kaum perempuan Papua.
Mewakili penjabat gubernur Ppaua Barat Daya, Ataf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Yakob Kareth usai menerima aspirasi menyampaikan aapirasi tetap kita terima dan diteruskan kepada penjabat gubernur Papua Barat Daya.
” Kami minta perwakilan 10 orang untuk audiens dengan perwakilan pemerintah provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Yakob Kareth pun meminta kepada massa aksi untuk tidak pulang sambil menunggu hasil pertemuan.
