Metro Tanah Papua

Rapat Forkopimda PBD: Penguatan Institusi dan Persiapan Pilkada

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co-Pemerintah Papua Barat Daya menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di aula kantor Gubernur PBD, Rabu 17 April 2024.

Dalam rapat tersebut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menekankan pentingnya memperkuat Forkopimda Papua Barat Daya untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

” Ada Peraturan Pemerintah tentang Forkopimda, tapi di situ memang tidak dirinci secara jelas mengenai keanggotaan. Bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing,” kata Penjabat Gubernur Mohammad Musa’ad.

Musa’ad menyebut bahwa pemprov dan forkopimda sepakat memperluas keanggotaan. Mengingat forkopimda merupakan wadah berhimpun pimpinan-pimpinan daerah untuk mengkomunikasikan berbagai hal terkait dinamika sosial, politik, ekonomi dan budaya di wilayah provinsi PBD.

Orang nomor satu di PBD itu mengaku, rapat ini juga membahas evaluasi Pemilu 2024 di Papua Barat Daya.

Musa’ad pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2024.

Ia mengungkapkan, untuk pilpres diatas angka 80 persen. Sementara untuk pileg diatas 80 persen. Jadi, itu cukup tinggi untuk ukuran provinsi yang baru.

” Ini cukup memberikan implikasi yang positif bagi pelaksanaan pembangunam di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Musa’ad.

Soal persiapan Pilkada 2024, Musa’ad mengingatkan beberapa poin penting, seperti pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik ke daerah terpencil dan tahapan kampanye yang dinamis.

” Situasi Pilkada nanti akan sedikit panas dan lebih dinamis. Tapi berkat kesigapan, pihak keamanan dan juga pimpinan partai politik, kemudian tim sukses diharapkan kerja sama untuk tetap menjaga situasi kondisi di PBD tetap kondusif selama proses Pilkada,” harapnya.

Musa’ad juga membahas persiapan penerimaan CPNS di Papua Barat Daya, dengan menekankan kuota 80% untuk Orang Asli Papua (OAP).

” Kita ingin mendapatkan jaminan supaya 80 persen itu benar-benar menjadi haknya OAP. Jangan hanya karena alasan seleksi, kemudian hak itu tidak bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Musa’ad mengingatkan untuk mengantisipasi propaganda dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

” Ini yang harus diantisipasi, jadi harus ada kontrol dan filter serta harus melakukan konter opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” pesannya.

Rapat tertutup ini dihadiri Kapolda Papua Barat Irjen Jhonny Edison Isir, Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, Danpasmar 3, Danrem 181/PVT, Kabinda Papua Barat, Danlantamal XIV, Lo Kapolda Papua Barat Daya Kapolresta Sorong Kota, Kapolres Sorong, Dandim 1802/Sorong, Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Penjabat Wali Kota Sorong, Penjabat Bupati Sorong, dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.