Ketua DPW Perindo Papua Barat, Marinus Bonepay
Ketua DPW Perindo Papua Barat, Marinus Bonepay
Tanah Papua

Perindo Papua Barat Dorong Otsus Jilid II, Ini Alasannya

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI,sorongraya.co– Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Papua Barat mendorong otonomi khusus (Otsus) jilid II.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Papua Barat, Marinus Bonepay mengatakan, untuk mendorong program otsus jilid II ini, Gubernur Papua dan Papua Barat harus menyatukan persepsi.

Hal ini kata Marinus, didasari semata-mata untuk menjamin keberlangsungan, penghormatan dan keberlindungan hak orang asli papua.

“Supaya menjawab aspirasi masyarakat di bumi cenderawasih ini. Karena otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat akan berakhir tahun 2021. Tapi belum ada dampak positif yang dirasakan orang asli papua,” ucapnya, Minggu (28/10).

Untuk itu, saran dia, semua komponen dan tokoh-tokoh intelektual orang asli papua harus menyatukan pandangan dalam menyusun rancangan konsep yang nantinya dilanjutkan ke DPR-PB sebelum tahun 2021.

“Dua Gubernur di Tanah Papua sudah harus duduk bersama dengan semua komponen intelektual dan tokoh-tokoh OAP untuk segera dicari regulasi yang tepat sebagai solusi mejawab otsus yang akan berahkir 2021. Sehingga bisa kembali menjamin keberlangsungan hak hidup OAP dalam bingkai NKRI,” jelas Marinus melalui siaran persnya kepada wartawan di Manokwari.

Lanjut Marinus, untuk kekhususan dalam konteks UU otsus jilid II dan mencegah pemborosan biaya pelayanan bagi masyarkat, maka sulusi yang dipilih hanya Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sedangkan Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota diangkat langsung oleh Gubernur disesuaikan dengan syarat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura itu menuturkan, tujuan didorongnya program otsus jilid II ini karena selama otsus jilid I sudah memanjakan orang asli papua namun dinilai belum tepat sasaran.

Selain itu, kekhususan yang diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2008 belum semuanya dirasakan masyarakat papua, sehingga perlu dilanjutkan lagi.

“Selama ini masyarakat papua belum menikmati otsus secara penuh artinya belum menyentuh tepat sasaran, sehingga Kedua Gubernur di Tanah Papua dan semua elemen masyarakat harus mendorong otsus jilid II ini,” tegasnya.(krs)


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.