Tanah Papua

Penjabat Gubernur PBD Harus Diberi Ruang Untuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co- Berbicara mengenai kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw, Bupati Asmat, Provinsi Papua, Elisa Kambu optimis Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad akan berupaya menuntaskan permasalahan tersebut.

” Nafas Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu dan dua ada di Penjabat Gubernur. Kita harus memberikan ruang kepada Penjabat Gubernur,” ujarnya saat ditemui di Bandara DEO Sorong, Sabtu, 07 Januari 2023.

Meski ruang dan waktu serta kewenangan itu ada, akan tetapi interval waktu dari peniabat gubernur inikan terbatas, hanya 2 tahun.

” Harapan itu akan terwujud apabila Papua Barat Daya telah memiliki pemimpin yang devinitif,” kata Elisa Kambu.

Diakui Elisa Kambu bahwa penjabat gubernur Papua Barat Daya inikan hanya ditugasi untuk melakukan penhawasan dan distrubusi.

” Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk memberikan kesempatan kepada penjabat gubernur melaksanakan tugasnya,” tuturnya.

Menurut Politisi PDIP ini, berbicara orang miskin, tentunya dipengaruhi oleh beberapa sektor kehidupan. Membutuhkan sinergitas antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mengurai bennag kusut yang ada.

Kemiskinan ekstrim terjadi karena akumulasi dari ketidaktahuan si bidang ekonomi, sosial dan pengetahuan.

” Kita harus percaya kepada penjabat gubernur dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim,” kata Ketua Tim Pemenangan Pemilu Provinsi Papua Selatan ini.

Elisa Kambu menilai, pengentasan kemiskinan dapat berjalan baik jika semua sektor bekerja, semua pihak bangkit dari keterpurukan.

” Semua harus dimulai dari masyarakat, harus ada kepercayaan pada diri masyarakat. Kita inikan punya sumber daya cuma kurang percaya diri,” ujarnya.

Bahkan dengan kemudahan akses antara provinsi dan kabupaten serta kota, upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrim pasti akan dilakukan secara baik.

Elisa Kambu pun menegaskan, kata kuncinya ada pada masyarakat, pemerintah ini hanya memfasilitasi saja.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad dalam paparannya pada Raker Kepala Daerah se Papua Barat, Rabu lalu mengatakan, sengan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 2,8 triliun akan dioptimalkan mengurangi angka kemiskinan ekstrim yang ada di kabupaten Maybrat dan Tambrauw.

” Pembangunan di provinsi Papua Barat Daya harus berpihak pada Orang Asli Papua (OAP),” ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.