SORONG,sorongraya.co- Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musa’ad pastikan bahwa awal Februari tahapan kerja di pemerintah provinsi Papua Barat Daya sudah berjalan.
” Sudah ada 22 nama pejabat pelaksana tugas kepala dinas, yang nantinya dilengkapi dengan ASN dan anggaran, sehingga awal Februari pemerintahan sudah bisa berjalan,” ujarnya saat menggelar konrensi pers usai Raker Kepala Daerah di Hotel Vega, Rabu, 04 Januari 2023.
Penjabat Gubernur mengaku, karena ini Plt jadi tidak ada pelantikan, hanya penyerahan Surat Keputusan (SK) saja.
” Hal ini sudah saya koordinasikan dengan kepala daerah yang ada di 5 kabupaten dan 1 kota,” ungkapnya.
Muhammad Musa’ad menegaskan, akhir Januari ini pejabat, ASN, anggaran dan dokumen RKPD selesai, maka kita sudah bisa bekerja melayani masyarakat.
” Karena ini provinsi baru, banyak usulan namun kita tetap mengacu pada aturan, yakni Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II. Kita tetap harus mengacu ada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Muhammad Musa’ad menambahkan, pemerintah provinsi Papua Barat Daya membutuhkan 1.056 pegawai.
Sebelumnya Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, untuk menunjang penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Pemerintah Pusat menggelontorkan dana transfer sebesar 2,8 triliun.
” Anggaran tersebut belum termasuk bantuan dan dana hibah dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Proinsi Papua Barat Daya,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Agus Fatoni seusai pembukaan Rapat Kerja Kepala Daerah se Papua Barat di Hotel Vega, Rabu, 04 Januari 2023.
Agus Fatoni menambahkan, anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk daerah baru ini cukup besar. Karenanya Penjabat Gubernur Papua Barat Daya harus gerak cepat melakukan optimalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada sehingga dapat mrngefektifkan roda pemerintahan.
” Dengan begitu kehadiran provinsi Papua Barat Daya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
