SORONG,sorongraya.co- Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya menyebut ada orang-orang dari luar Sorong Raya diikutkan dalam asesment pejabat.
Padahal Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah Sorong Raya inikan sangat banyak. Mengapa melibatkan orang dari luar,” ungkap Ketua Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Jeckson Jitmau di kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis, 08 Juni 2023.
Jeckson menilai bahwa tidak ada keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam perekrutan pegawai. Padahal Provinsi Papua Barat Daya inikan terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota sebagai daerah bawahan.
” Tentunya sumber daya manusia yang mencukupi, lalu kenapa bawa orang dari luar Sorong Raya,” ujar Jeckson.
Jeckson menambahkan bahwa dirinya belum bisa merincikan jabatan apa. Yang jelas jabatan Eselon II.
” Kalau jabatan Eselon III dan IV sama sekali belum diumumkan,” terangnya.
Jeckson mengaku demo yang dilakukan hari ini melibatkan Kepala Suku Maybrat, Imekko dan Tambrauw serta beberapa Kepala Suku lainnya menyampaikan protes atas penyerapan anggaran senikai 2,8 triliun dari pemerintah pusat yang tidak efektif.
” Seharusnya anggaran sebesar itu dapat dipergunakan oleh penjabat gubernur membangun provinsi Papua Barat Daya. Namun, kenyataannya tidak,” kata Jeckson.
Sebelumnya, perwakilan perempuan mama Nauw dalam orasinya menyampaikan, ada nepotisme yang terjadi di dalam pemerintahan anggara dijalankan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya selama 6 bulan ini.
Mama Nauw lantas meminta agar Menteri Dalam Negeri segera mengganti Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
” Siapa yang bekerja dengan baik di tanah ini akan mendapat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain,” ujarnya.
Lebih lanjut mama Nauw menyampaikan, tiga tuntutan yang kami sampaikan hari ini harus segera dieksekusi oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Sementara Sabastian Ijie menyoroti, selama 6 bulan pemerintahan tidak berjalan efektif. Lantik pejabat di Jakarta, kerja di Jogja, seolah-olah di Papua tidak ada tempat bekerja.
Pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita lihat di provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan provinsi Papua Pegununungan Tengah telah berjalan efektif. Tetapi di Papua Barat Daya berjalan pincang.
” Kami berjuang memekarkan provinsi PBD selama 17 tahun. Hadirnya provinsi PBD bukan hadiah dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Uang sebanyak 2,8 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dikemanakan. Di sisi lain massa meminta dibatalkannya asesement, rekrut pegawai yang ada disini, khususnya OAP dari 5 Kabupaten dan 1 Kota.
” Tuntutan ini akan kami kirim langsung ke Jakarta, kita tidak perlu berunding atau bertemu dengan siapa-siapa disini,” ungkapnya.
Hasil asesment sampai hari ini belum juga diumumkan, ada apa ini. Kami tanya ke BKD tetapi tidak ada jawaban
Kenapa asesmen kemarin melibatkan ASN dari Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Ini pemerintah provinsi bukan pemerintahan milik pribadi gubernur.
Padahal Sumber Daya Manusia di Sorong Raya sangat banyak. Ada Unimuda, Unamin, Victory belum kampus lainnya yang setiap tahunnya menghasilkan sarjana,” tegas Obet Nauw.
Obet menyebut, setiap kali demo anda tidak ada. Yang namanya pemimpin harus hadir disini mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat.
” Anda hanya penjabat gubernur bukan gubernur Papua Barat Daya definitif. Jadi kewenangan yang anda miliki terbatas,” terangnya.
Demo yang berlangsung di kantor gubernur Papua Barat Daya tersebut masih berlangsung hingga saat ini.
