SORONG- Isu lingkungan di Kota Sorong kian memprihatinkan. Penanganan sampah yang belum optimal, minimnya edukasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang mendasarinya. Hal ini dikhawatirkan dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan di Sorong.
Menyadari urgensi tersebut, Ketua Maritim Muda Nusantara Daerah Papua Barat Daya, Ibrahim Rumfot angkat bicara.
Ia menyerukan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong, dalam merangkul organisasi dan komunitas peduli lingkungan.
Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi landasan kuat bagi upaya ini.
Menurutnya, diperlukan penanganan serius, edukasi yang masif, dan dorongan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menanggulangi permasalahan sampah di Sorong.
Ibrahim lalu menyebut bahwa data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berhasil mengelola 66,47% sampah (11,5 juta ton) dari 17 juta ton timbulan sampah pada tahun 2023, masih ada 33,53% sampah yang belum tertangani.
Partisipasi organisasi dan komunitas peduli lingkungan di Sorong menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan ini.
” Mereka dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar, membantu mengurangi beban kerja dinas terkait, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Ibrahim.
Ibrahim menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi, dan komunitas adalah solusi jitu untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Sorong.
Ia berharap, DPPLH Kota Sorong dapat proaktif dalam merangkul dan memberdayakan organisasi serta komunitas peduli lingkungan, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mewujudkan kelestarian lingkungan di Sorong.
