Tanda Tangan kerjasama antara Pemda Kaimana Dengan CI dan EDF
Tanah Papua

Pemda Kaimana Siap Kerjasama Dengan CI dan EDF

Bagikan ini:
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

KAIMANA, sorongraya.co – Pemerintah Kabupaten Kaimana siap menjalin kerjasama dengan CI dan EDF dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola perikanan.

Bupati Kaimana, Matias Mairuma mengatakan dengan adanya kerjasama ini  maka diharapkan proses penangkapan ikan hingga managemen keuangan masyarakat nelayan dari waktu ke waktu bisa dibenahi.

Menurutnya, masyarakat lokal belum mampu menaikan taraf hidupnya dari sektor perikanan, sehingga Pemerintah Kaimana membuka diri untuk masuknya CI dan EDF hanya agar memberikan pemahaman serta bimbingan kepada masyarakat kita di Kaimana ini.

“Daerah Kita boleh dikatakan sebagai daerah lumbung ikan terbaik, tetapi belum bisa dikelola dengan baik, maka itu perlu adanya pendampingan oleh CI dan EDF,” kata Matias Mairuma dalam lokakarya pengelolaan perikanan berkelanjutan dan integrasinya dengan KKPD Kaimana, di Kaimana Beach Hotel, Rabu lalu 4 April 2018.

Pada kesempatan itu Selain itu, Bupati Mairuma memberikan apresiasi kepada CI dan EDF karena mengambil langkah positif bersama dengan pemda Kaimana untuk persoalan perikanan yang dialami oleh masyarakat.

Bagi Matias, pengelolaan perikanan berkelanjutan yang sudah dimulai oleh CI dan EDF ini sejalan dengan RPJMD kabupaten Kaimana.

Sementara itu, koordinator tim (CI dan EDF) Victor Nikujuluw mengatakan bahwa hasil lokakarya yang dituangkan dalam empat aspirasi ini, akan dipresentasikan di pemprov dan juga pusat melalui bapenas, sehingga program pengembangan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di kabupaten Kaimana dapat berjalan baik.

Menurutnya harus ada peta adat kawasan laut yang ada di kabupaten Kaimana. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya gesekan masyarakat terkait dengan batas wilayah adat yang ada di laut Kaimana.

Pihaknya akan membantu pemerintah Kaimana untuk menyediakan pemetaan adat tersebut. Namun pemetaan adat ini harus melibatkan seluruh pihak sehingga semua pemilik hak ulayat tau dan bisa setuju dengan pemetaan kawasan laut ini.

“Hal ini harus diatur baik, karena kalau tidak, maka pemetaan wilayah adat dilaut ini juga bisa mendatangkan masalah baru,” pungkasnya.

Sementara itu, program pendampingan dan bimbingan pengelolaan perikanan yang disponsori oleh CI dan EDF ini akan dilakukan pada Juli mendatang setelah dipresentasikan di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. [ode]


Bagikan ini:
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.