SORONG,sorongraya.co- Salah satu permasalahan yang menyebabkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong belum berjalan optimal adalah pembebasan lahan.
Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan ketika Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia saat berbicara dihadapan peserta Rakornis DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya, Jumat krmarin.
Menteri Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Mohammad Musa’ad untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut.
” Jangan berharap bisa berjalan selama tanah di kawasan itu belum dibebaskan,” kata Bahlil saat Rakornis DPMPTSP Papua Barat Daya di Aston Sorong Hotel and Conference Centre, Jumat kemarin.
Bahlil menyebut, tidak mudah mengembangkan KEK meskipun pemerintah berupaya mrngembangkan ekonomi di suatu wilayah.
“Di Indonesia hanya ada 20 KEK. Di tanah Papua belokasi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Menanggapi permintaan tersebut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Mohammad Musa’ad berjanji menyelesaikan persoalan tanah di KEK Sorong.
” Kami telah membangun komunikasi dengan pemilik hak ulayat untuk pembebasan lahan sekitar 1000 herktare,” ujarnya.
Orang nomor satu di Papua Barat Daya itu menekankan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyelesaikan 300 hektare yang belum disertifikasi.
” Jika lahan seluas 523 hektare sudah disertifikasi maka KEK Sorong sudah bisa berjalan beberapa tahun kedepan,” kata Musa’ad.
