SORONG, sorongraya.co- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Forum Group Discussion (FGD) Kajian Resiko Bencana Provinsi PBD di Rylich Panorama Hotel Sorong, FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya. Senin, 25 September 2023.
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Edison Siagian, menyampaikan bahwa banyak kepala daerah yang enggan mendeklarasikan bencana sebagai bencana provinsi atau bencana kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan, jika bencana tersebut dideklarasikan sebagai bencana provinsi, maka tanggung jawab penanggulangan bencana akan beralih ke pemerintah provinsi.
“Sebab itu banyak bencana kepala daerah itu diam atau temprovnya diam saja tidak mau melakukan deklarasi itu kita dasarnya undang-undang kita kan pegawai negeri ini kalau nggak pakai undang-undang atau enggak pakai Peraturan undang-undng kita nggak pas, tapi karena tidak dideklarasikan maka apa boleh buat pemerintah pusat akan bertanggung jawab semua bencana mau bencana apapun di daerah pemerintah pusat langsung turun tangan pake APBN,” kata Edison.
Edison mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya untuk mempelajari aturan terkait penanggulangan bencana terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
“Mohon teman-teman semua di kabupaten atau kota pelajari aturan dulu baru kita bergerak kita ini kan administrator jadi jangan sampai aturan dijalani tapi tidak mengerti,” ujar Edison.
FGD Kajian Resiko Bencana Provinsi PBD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi antar stakeholder terkait penanggulangan bencana di Papua Barat Daya. FGD ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di provinsi tersebut.
