SORONG. sorongraya.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Mervin Sadipun Komber memastikan bahwa sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dilaksanakan Pemerintah Pusat akan memekarkan Daerah Otonom Baru di Papua dan Papua Barat.
Mervin meyakini hal ini karena setiap empat bulan sekali, 13 pimpinan alat kelengkapan DPD bersama ketua DPD bertemu dengan Presiden RI Jokowidodo. Dalam pertemuan tersebut presiden memberikan respon positif soal pemekaran, hanya saja kata Mervin, Presiden mengaku bahwa pemekaran nantinya dibuka secara terbatas.
“Kita buka tapi terbatas. Mungkin daerah-daerah tertentu saja, termasuk daerah anda,” kata Mervin sambil menirukan gaya presiden Jokowi, kepada sorongraya.co Jumat lalu di salah satu cafe di kota sorong.
Menurutnya sesuai perkembangan bahwa seluruh berkas administrasi DOB di Papua Barat telah lengkap. “Proses DOB yang diusulkan secara administrasi sudah beres semua, kelengkapan berkas beres,” tutur Mervin.
Pria kelahiran Fakfak ini menyebutkan bawah untuk tingkat provinsi yang akan dimekarkan adalah Papua Barat Daya (PBD) dan Papua Selatan. Sedangkan tingkat Kabupaten diantarannya Kabupaten Moskona, Kabupaten Kokas, Kabupaten Imekko, Kabupaten Sefiar, Kabupaten Raja Ampat Selatan, Kabupaten Malamoy, Kabupaten Manokwari Barat dan Kabupaten Maybrat Sauw.
Tetapi muncul pertanyaan, dari daerah-daerah yang akan dimekarkan itu apakah mempunyai sumber keuangan yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah atau tidak, jika tidak, akan dipertanyakan. “Kalau daerah-daerah yang saat dimekarkan masih ‘tada tangan’ untuk meminta maka susah,” katanya.
Pada kesempatan itu Mervin memberikan apresiasi kepada tim-tim pemekaran yang telah berjuang untuk membentuk sebua DOB. [sir]
Maaf kaka mervin biar beta ini ko pu ipar, tapi kayaknya kali ini ketong memang pilih jokowi. Kalau DPD RI kyknya sa ragu dgn cara seperti ini… Karena janjimu sudah 2 periode tidak ada tanda sedikitpun, jangan kasi hancur jokowi pu nama dgn janji pemekaran sementara daerah yg di janjikan, blm bisa memenuhi persyaratan untk menjadi DOB..
Penambahan DOP di Papua sama dg Perluasan Kekuasaan Pendatang disegala sektor (ekonomi, birokrasi, Militerisme, dll).
Ras Melanesia terancam punah.
Kita harus tolak krn pemekaran yg di rencanakan oleh pemerintah pusat itu itu bukan murni kebutuhan rakyat/ masyarakat namun itu merupakan sebuah upaya pemerintah utk memperbanyak Kodam,kodim,korem dn Polda serta polres dan pemerintah berusaha utk mengalihkan isu yg sedang terjadi.
Rencanakan Diskusi dgn topik sesuai dgn berita di atas lalu undang elemen rakyat papua baik dari : LSM,Akademisi,mhs pihak gereja lalu mendalami soal rencana pemekaran itu,apa kehadiran pemekaran itu merupakan murni kebutuhan masyarakat ataukah krn kepenting jakarta,evaluasi dulu pemekaran yg sdh ada,apakah sdh memberi manfat positif alis kesejahtraan bagi rakyat papua,klu blm memberikan dampak thdp rakyat papua ya rapatkan komponen rakyat papua utk tolak rencana tsbt.