KAIMANA. sorongraya.co – Masyarakat Kampung Pigo, Distrik Arguni Atas Kabupaten Kaimana, meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan sekaligus memperbaiki akses jalan sehingga pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintah bisa lebih optimal.
Sekretaris Kampung Pigo, Arkilaus Refideso mengatakan masyarakat masih merasakan kesulitan akses jalan menuju kampung Pigo. Diriya meminta agar Bupati Kabupaten Kaimana dan Bupati Kabuaten Teluk Bintuni sepakat untuk membuat akses menuju Kampung Pigo dan Kampung Taner (masuk wilayah bintuni) ini bisa ditingkatkan.
“Ada orang Kampung Taner mereka dari Kabupaten Bintuni, orang refideso, kampung pedalaman, dia juga menggunakan jalan yang sama dengan masyarakat kampung Pigo. Dari pemukiman baru Pigo menuju Taner ini jaraknya 20 km. Bahkan orang dari Wagura juga menggunakan jalan ini. Karena jalan ini merupakan satu-satunya jalan, maka kami minta supaya dua pemerintah kabupaten ini, bisa mengusahakan agar bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Menurutnya, keterjangkauan akses yang sulit bagi masyaraskat ini membuat masyarakat mengganggap bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah. “Jadi kalau jalan itu dia sudah bagus, berarti petugas kesehatan maupun guru-guru pasti mau untuk tinggal bersama masyarakat di kampung. Kalau saya pikul beras satu karung dari logpon ke kampung Pigo, itu dia bisa satu hari antero. Berangkat dari jam 6 pagi dan sampai dikampung Pigo itu sekitar jam 7 malam,” tuturnya.
Disinggung soal kesehatan dan pendidikan, kata Arkilaus “Kalau untuk pelayanan kesehatan memang sudah agak bagus. Dulu itu satu bulan satu kali petugas kesehatan dari Tugarni ke kampung Pigo. Tapi saat ini, dua minggu satu kali pelayanan dilakukan. Kalau untuk fasilitas kesehatan memang dikampung Pigo sudah ada, yaitu pustu. Tapi petugas kesehatan tidak tinggal menetap dikampung. Mereka dari Tugarni baru naik pelayanan diatas”.
Sedangkan pelayanan pendidikan sudah berjalan baik beberapa tahun terakhir ini. Ditunjang dengan fasilitas maupun aktifitas sekolah berjalan bagus, bahkan jumlah tenaga pendidiknya sekitar lima orang guru yang bertugas di SD Negeri Pigo. “Untuk pendidikan tidak ada masalah, karena guru-guru juga tinggal dengan masyarakat dikampung,” tuturnya.
Sementara, Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay mengungkapkan, apa yang dirasakan oleh masyarakat ini harus disampaikan kepada pemerintah distrik dan diteruskan ke pemerintah Kabupaten, sehingga bisa dicarikan solusinya.
“Kalau masyarakat sudah merasakan kesulitan seperti itu, maka sampaikan kepada pemerintah daerah Kaimana atau kepada anggota DPRD perwakilan dapil, sehingga bisa didorong untuk disampaikan kepada pemerintah daerah Kaimana. Kami berharap, kondisi akses menuju Pigo ini juga bisa diperhatikan baik oleh pemerintah daerah, sehingga pelayanan pemerintah bisa jauh lebih optimal,” ungkapnya. [ode]