JAYAPURA, sorongraya.co – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menegaskan Tahun 2019, 10 persen dari saham PT Freeport Indonesia akan dikelola Badan usaha milik daerah (BUMD)
Hal ini ditegaskan Enembe pasalnya, Pemerintah Provinsi Papua bakal mendirikan perusahaan daerah yang akan diberi nama Papua Mandiri Investasi (PMI) untuk mempersiapkan pengelolaan 10 persen dari saham Freeport.
“Jadi, agenda kami tahun depan adalah selain melanjutkan sidang APBD induk, akan ada penetapan beberapa regulasi non APBD, diantaranya perubahan struktur pemerintah dan terkait pendirian perusahaan daerah,” kata Enembe kepada awak media di Gedung Negara, Dok V atas, Kota Jayapura. Sabtu, 29 Desember 2018.
Lanjutnya, agar berjalan maksimal, pihaknya akan mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang hak-hak Pemerintah seperti galian golongan C, air permukaan, alat berat, royalti dan lain sebagainya.
“Semua ini nantinya akan diatur dalam peraturan daerah, yang mana sebelum sidang lanjutan berlangsung, kami menetapkan itu lebih dulu karena akan menjadi lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) dan kontrak karya,” ujarnya.
Selain dibuatkan beberapa peraturan daerah, pemerintah juga akan mengadakan perubahan struktur organisasi, maka otomatis APBD 2019 seluruhnya mengikuti Perdasi atau Perdasus tentang perubahan struktur.
“Jadi walaupun saat ini kami mengikuti RAPBD tahun lalu, tapi dalam perjalanan gubernur akan membuat peraturan Gubernur menyangkut perubahan itu, termasuk penempatan pejabat,” kata Enembe.
Ia mewakili pemerintah dan masyarakat papua mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo, karena berkat keberanian dan kegigihannya Indonesia berhasil menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, dimana 10 persennya akan menjadi hak masyarakat papua.
“Kami berharap penguasaan saham ini akan mendukung upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat papua, sehingga provinsi papua dapat sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, diberitakan jika setengah dari saham PT Freeport Indonesia berhasil dikuasai Indonesia melalui Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero) yang telah membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,2 persen.
Kepemilikan 51, 23 persen tersebut, nantinya akan terdiri dari 41, 23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk pemerintah daerah papua, dimana saham pemerintah akan dikelola langsung oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua.
Diketahui beberapa waktu lalu, gubernur papua Lukas Enembe bersama wakil gubernur, Klemen Tinal telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti Rapat Terbatas yang membahas tentang divestasi 51 persen saham Freeport kepada Indonesia. [him]
